Soal OTT Pejabat BPN, Anggota DPR Minta KPK Usut Tuntas: Jangan Ada yang Dilindungi!

DPR Dorong KPK Bongkar Seluruh Jaringan dalam OTT HGB Bogor

Narakabar.com – Operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor menjadi sorotan di parlemen. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membatasi penyidikan pada pihak-pihak yang diamankan saat operasi berlangsung.

Abdullah menilai perkara ini perlu dipakai sebagai pintu masuk untuk mengurai dugaan korupsi di sektor pertanahan hingga ke jaringan yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan bertumpu pada alat bukti.

“Kami meminta KPK mengusut kasus ini sampai tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan ada pihak yang dilindungi,” kata Abdullah kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

KPK mengamankan 17 orang dalam OTT yang digelar pada Senin (14/9/2026). Penindakan tersebut diduga berhubungan dengan pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain.

Dalam operasi itu, penyidik juga menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Temuan uang tersebut memperkuat tuntutan agar penyelidikan tidak berhenti pada peristiwa penangkapan, tetapi juga menelusuri asal, tujuan, dan jalur perpindahan dana.

Aliran Dana dan Peran Setiap Pihak Diminta Diurai

Abdullah meminta KPK memeriksa secara menyeluruh pihak yang diduga meminta, memberikan, atau menjadi penghubung dalam praktik suap. Penelusuran itu dinilai penting untuk memperjelas cara kerja dugaan transaksi ilegal dalam layanan pertanahan.

“Kalau memang ada dugaan suap dalam pengurusan HGB, harus dibongkar siapa yang meminta, siapa yang memberi, siapa yang menjadi perantara, dan bagaimana mekanismenya. Semua harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti,” ujarnya.

HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memberi kewenangan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak. Karena menyangkut legalitas pemanfaatan tanah dan kegiatan ekonomi, proses pengurusannya menuntut kepastian administrasi serta pengawasan yang kuat.

Kasus dugaan suap pada layanan tersebut dapat berdampak langsung terhadap rasa keadilan masyarakat. Ketika proses administrasi tidak berjalan bersih, warga dan pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hak atas tanah berpotensi menghadapi hambatan, biaya tidak resmi, atau ketergantungan pada perantara.

Abdullah menyampaikan bahwa persoalan pertanahan tidak cukup ditangani dengan menindak satu atau dua individu. Jika terdapat keterlibatan pihak swasta, broker, maupun pejabat yang menyalahgunakan wewenang, seluruhnya harus diproses sesuai hukum.

“OTT ini harus menjadi momentum untuk membersihkan mafia tanah. Jangan hanya menyentuh satu atau dua orang. Kalau ada jaringan, bongkar jaringannya. Kalau ada broker atau pihak swasta yang terlibat, proses. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, proses juga,” tegasnya.

Sejumlah Pejabat dan Tokoh Diamankan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Di antara mereka terdapat pejabat serta pihak lain, termasuk Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026) malam.

Selain Fahd dan Arif, pihak yang turut diamankan meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantah Tangerang Tardi.

Pengamanan para pihak tersebut belum dengan sendirinya menentukan kesalahan pidana masing-masing individu. Proses hukum KPK akan menjadi tahapan penting untuk menguji dugaan, memeriksa bukti, dan menentukan pihak yang memiliki pertanggungjawaban hukum.

Evaluasi ATR/BPN dan Digitalisasi Layanan

Di luar proses penegakan hukum, Abdullah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan. Penguatan sistem pengawasan serta percepatan digitalisasi dipandang perlu untuk mengurangi ruang bagi transaksi ilegal.

Digitalisasi layanan pertanahan dapat membantu menciptakan jejak administrasi yang lebih tertata, memudahkan pemantauan proses, dan memperjelas tahapan pengurusan bagi pemohon. Namun, pembaruan teknologi juga harus berjalan bersama pengawasan internal, kepatuhan petugas, serta akses informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa tanah merupakan aset penting bagi banyak keluarga dan pelaku usaha. Pelayanan yang bersih dibutuhkan agar warga memperoleh haknya tanpa dipersulit atau terdorong menggunakan jasa broker demi mempercepat urusan.

“Tanah adalah aset yang sangat penting bagi masyarakat. Negara harus memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang bersih. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah justru dipersulit dan kemudian dipaksa menggunakan jasa broker atau membayar pungutan ilegal,” pungkasnya.

OTT HGB Bogor kini menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus pembenahan layanan pertanahan. Pengusutan yang tuntas dapat memperjelas dugaan aliran dana dan peran setiap pihak, sementara evaluasi kelembagaan diperlukan untuk mencegah celah serupa kembali muncul dalam pengurusan hak atas tanah.