Solution For: Lepas Status WNI Biayanya Naik 5 Kali Lipat, Menteri Supratman: Bukan Masalah Buat Bangsa

Solution For: Lepas Status WNI Biaya Naik 5 Kali Lipat, Menteri Supratman: Bukan Masalah Buat Bangsa

Solution For menjadi solusi utama dalam menghadapi kenaikan biaya pelepasan status warga negara Indonesia (WNI) hingga 5 kali lipat, menurut Menteri Hukum dan Peradilan, Supratman Andi Agtas. Ia mengatakan bahwa kenaikan tarif ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat luas. “Solusi ini dirancang agar proses pengajuan perubahan status bisa berjalan lebih efisien, meskipun ada kenaikan biaya,” jelas Supratman dalam pernyataannya.

PP 30/2026 Atur Tarif Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 yang baru diterbitkan, mengatur tarif untuk dua jenis layanan: naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) dengan biaya Rp75 juta dan pelepasan status WNI sebesar Rp5 juta.

“Kenaikan biaya ini merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi, terutama untuk menyesuaikan dengan tuntutan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan,” tutur Supratman saat diwawancarai di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Dalam PP tersebut, tarif naturalisasi WNA meningkat dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta, sementara biaya pelepasan status WNI naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Supratman menegaskan bahwa kenaikan ini tidak bersifat merugikan, karena hanya diterapkan pada warga negara yang memiliki kemampuan finansial memadai. “Solution For ini dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi calon warga negara asing, terutama mereka yang tinggal di Indonesia selama setahun atau lebih,” tambahnya.

Penyesuaian Tarif Dibuat untuk Keberlanjutan Sistem

Pembaruan tarif ini disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026, dan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menyempurnakan struktur Kementerian Hukum dan Peradilan.

“Solution For tarif naturalisasi dan pelepasan kewarganegaraan ini bertujuan menjaga keberlanjutan sistem administrasi, termasuk dalam mendukung layanan digital yang lebih modern,” kata Menteri Supratman.

Menurut Supratman, kenaikan biaya juga sejalan dengan peningkatan infrastruktur dan operasional Kementerian Hukum. “Solution For ini memastikan bahwa biaya layanan sesuai dengan tingkat kualitas dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, warga negara yang mengajukan proses ini tidak akan merasa terbebani secara berlebihan,” jelasnya. Pemerintah juga menyebutkan bahwa jumlah permohonan pelepasan status WNI hanya sekitar 200-300 orang per tahun, sehingga kenaikan tarif tidak memengaruhi secara signifikan.

Penyesuaian Berdasarkan Perubahan Struktur Kementerian

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Widodo, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif dalam PP 30/2026 adalah hasil dari perubahan nomenklatur kementerian. Sebelumnya, PP Nomor 45 Tahun 2024 berlaku untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun kini diserahkan ke Kementerian Hukum dan Peradilan.

“Solution For ini mencerminkan adaptasi terhadap kebijakan baru, termasuk dalam mengatur PNBP secara lebih terarah,” kata Widodo kepada wartawan.

Menurut Widodo, perubahan ini juga diiringi dengan penyesuaian layanan yang diberikan. “Solution For biaya layanan kewarganegaraan dilakukan agar bisa mendukung transformasi digital, terutama dalam pengelolaan data dan proses administrasi yang lebih efisien,” ujarnya. PP 30/2026 juga memperbaiki mekanisme pengumpulan dana yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam mengatur PNBP.

Respons dari Masyarakat dan Kritik Terhadap Kebijakan

Solution For kenaikan biaya layanan kewarganegaraan ini telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa kelompok menyambut baik perubahan ini karena dianggap lebih transparan, sementara lainnya merasa khawatir akan dampaknya terhadap warga negara yang kurang mampu. “Solution For ini sejalan dengan upaya modernisasi, tetapi masyarakat perlu diberi penjelasan lebih detail agar tidak kebingungan,” kata seorang warga Jakarta, yang tidak ingin disebutkan nama.

Menteri Supratman menegaskan bahwa pemerintah telah memperhitungkan semua aspek sebelum menetapkan tarif baru. “Solution For biaya ini diatur agar lebih seimbang antara kebutuhan birokrasi dan kemampuan warga negara,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian Hukum berkomitmen untuk memastikan proses pengajuan kewarganegaraan tetap efektif, meskipun terdapat kenaikan tarif. “Kita harus memprioritaskan keberlanjutan sistem, meskipun ada dampak sementara,” tambahnya.

Perbandingan dengan Negara Lain dan Kebutuhan Transformasi

Dalam konteks internasional, kenaikan biaya layanan kewarganegaraan Indonesia dianggap masuk akal jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menyesuaikan tarif administrasi mereka. Misalnya, di Amerika Serikat, biaya naturalisasi bisa mencapai ratusan ribu dolar, sementara di Eropa, beberapa negara menerapkan biaya berdasarkan penghasilan calon warga negara. “Solution For ini memperlihatkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih modern dan profesional,” ujar seorang ahli hukum.

Supratman menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari transformasi digital yang sedang dijalankan pemerintah. “Solution For tarif layanan kewarganegaraan diterapkan agar bisa mendukung sistem digital yang lebih cepat dan akurat,” katanya. Ia juga menyoroti bahwa penyesuaian biaya ini tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas layanan di Kementerian Hukum. “Dengan biaya yang lebih sesuai, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh warga negara,” tutup Supratman.