Special Plan: 3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

Special Plan KDMP-KNMP: Tiga Manajer Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Diakhiri

Latar Belakang Program Special Plan

Special Plan, sebuah program pelatihan dasar kemiliteran yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, telah memicu perdebatan setelah tiga manajer dari KDMP (Koperasi Desa Mandiri Pemuda) dan KNMP (Koperasi Nasional Mandiri Pemuda) dinyatakan meninggal dunia pada bulan Juni 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor koperasi desa, tetapi intensitas latihan serta faktor kesehatan peserta menjadi sorotan utama. Dengan durasi pelatihan selama 45 hari dan menampung sekitar 35.000 peserta, Special Plan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk membangun disiplin dan kekompakan dalam pengelolaan koperasi secara terpadu.

Pemicu Kontroversi dan Tanggapan Masyarakat

Kematian ketiga peserta yang terjadi pada 17 dan 18 Juni 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga korban serta masyarakat. Menurut Kepala Biro Informasi Setjen Kemenhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, salah satu korban, Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal karena penyakit tuberkulosis selama mengikuti pelatihan di fasilitas TNI di Jakarta. Sementara itu, dua peserta lainnya, Yonanda Muhammad Taufiq dan Anisa Muyassaroh, meninggal di Baturaja dan Balikpapan. Fakta ini memicu Amnesty International Indonesia untuk mendesak pemerintah menghentikan program Latsarmil (Latihan Dasar Pemuda) yang dinilai berpotensi mengorbankan kesehatan peserta.

“Special Plan yang bertujuan membangun kapasitas SDM justru menimbulkan risiko bagi peserta, terutama jika penyesuaian kesehatan tidak dilakukan secara memadai,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam pernyataan resmi kepada suara.com, Kamis (25/6/2026). Ia menekankan perlunya tim investigasi independen untuk mengungkap penyebab kematian tersebut.

Usman juga mengkritik ketidaksesuaian antara target pelatihan militer dengan kebutuhan pengelola koperasi. Menurutnya, program ini terlalu berfokus pada aspek fisik, seperti latihan dasar kemiliteran, sementara kurang menekankan pembekalan kompetensi manajerial dan keahlian bisnis. “Special Plan harus seimbang antara kekompakan dan kesehatan peserta,” tambah Usman, menyoroti risiko fisik yang dihadapi para manajer koperasi selama program berlangsung.

Sebagai respons atas kejadian tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyatakan dukungan untuk evaluasi lebih lanjut. Ia menilai latihan fisik yang berlebihan dalam Special Plan bisa berdampak serius pada kondisi kesehatan peserta. “Koperasi adalah institusi yang berbasis partisipasi anggota, bukan struktur komando,” ujarnya, menambahkan bahwa reformasi tata kelola koperasi perlu diiringi pengawasan medis yang ketat selama pelatihan berlangsung.

Aspek Kesehatan dan Evaluasi Mekanisme

Para ahli kebijakan publik, seperti Profesor Agustinus Subarsono dari Universitas Gadjah Mada, menyoroti ketergantungan program Special Plan pada model militer. Menurutnya, sistem pelatihan yang terlalu keras bisa mengubah koperasi dari institusi inklusif menjadi struktur yang lebih otoriter. “Dalam Special Plan, ada kecenderungan mengabaikan kemampuan manajerial dan lebih menekankan disiplin militer,” kata Subarsono, yang menambahkan bahwa pemerintah perlu merevisi pedoman kesehatan sebelum seleksi peserta.

Sebagai perbandingan, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa seluruh peserta telah menjalani tes kesehatan yang ketat sebelum diikutkan ke dalam program. Namun, kejadian kematian tersebut memicu pertanyaan tentang efektivitas mekanisme tersebut. Usman Hamid mengingatkan bahwa kebutuhan pengelola koperasi tidak hanya melibatkan kebugaran fisik, tetapi juga keahlian dalam pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan pengembangan bisnis. “Special Plan harus menjadi alat untuk memperkuat koperasi, bukan penyebab kematian,” tegasnya.

Konteks Nasional dan Perkembangan Selanjutnya

Konteks nasional program Special Plan melibatkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor koperasi desa, yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian pedesaan. Dengan melibatkan kemiliteran, program ini bertujuan menciptakan SDM yang lebih disiplin dan siap menghadapi tantangan bisnis. Namun, kematian tiga manajer menjadi ujian terhadap visi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Amnesty International Indonesia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pelatihan dalam Special Plan. “Kami menantikan transparansi dari pihak terkait dan rencana pencegahan risiko serupa di masa depan,” kata Usman, yang berharap pemerintah bisa memperbaiki keselamatan peserta sebelum program diperpanjang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan akan memperbaiki sistem pengawasan medis dan melibatkan tim kesehatan eksternal untuk memastikan keamanan peserta selama pelatihan.