Special Plan: DPR Bukan Tukang ‘Stempel’ Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang Stempel Pemerintah: Fungsi Kontrol Parlemen Masih Tajam

Special Plan menjadi perhatian utama dalam pembahasan kebijakan legislatif di DPR RI. Saan Mustopa Kalim, anggota DPR dari fraksi tertentu, menegaskan bahwa DPR tidak hanya menjadi lembaga pemerintah yang menandatangani kebijakan, tetapi tetap menjalankan fungsi kontrol yang tajam. Ia menyoroti bahwa dalam Special Plan, DPR aktif mengkritik dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menunjukkan peran legislatif yang signifikan.

Evaluasi MBG Sebagai Contoh Pembenahan Berdasarkan Special Plan

Salah satu contoh penerapan fungsi kontrol DPR dalam Special Plan adalah evaluasi terhadap MBG. Menurut Saan, proses pengecekan tersebut bukan hanya formalitas, tetapi mendorong pemerintah melakukan perbaikan besar dalam pengelolaan anggaran. “Melalui Special Plan, DPR memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dijalankan, tetapi juga dievaluasi secara transparan,” kata Saan saat diwawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

MBG, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi fokus utama dalam diskusi Special Plan. Saan menjelaskan bahwa kritik dari DPR tidak hanya berupa rekomendasi, tetapi juga mendorong implementasi yang lebih efektif. “DPR tetap menjadi mitra yang aktif dalam Special Plan, baik dalam pembentukan kebijakan maupun pemantauannya,” tambahnya.

Ketegasan PDIP dalam Peran sebagai Penyeimbang Kekuasaan

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa partai tersebut memilih posisi di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan, terutama dalam rangkaian Special Plan. “PDIP memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak terlalu dominan, dan Special Plan menjadi alat untuk menjaga keseimbangan ini,” ujar Deddy.

Deddy menambahkan bahwa dominasi partai koalisi dalam DPR membuat peran oposisi lebih penting. “Kita perlu menjadi kekuatan yang mampu mengkritik dan merevisi kebijakan melalui Special Plan, agar kepentingan rakyat tetap terwakili,” jelasnya. Ia juga membenarkan bahwa PDIP sering dikritik karena dianggap ambivalen, tetapi menurutnya, partai tersebut tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas kontrol secara aktif dalam Special Plan.

“Special Plan adalah instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap terpantau. Jika tidak ada kontrol dari DPR, kebijakan bisa menjadi berita yang tidak cukup jelas,”

ujar Deddy, menyoroti pentingnya keterlibatan anggota DPR dalam penyempurnaan program nasional.

Pentingnya Fungsi DPR dalam Special Plan untuk Penguatan Kebijakan

Kontrol parlemen yang tajam dalam Special Plan juga membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Saan Mustopa Kalim menegaskan bahwa DPR terus mengawasi pemerintah, baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan sosial. “Special Plan memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki pertimbangan yang matang, dan DPR berperan sebagai penjaga kualitasnya,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Special Plan menjadi bukti bahwa DPR tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu memperbaiki kebijakan melalui diskusi dan evaluasi. Saan menyebutkan bahwa hasil evaluasi MBG, misalnya, menghasilkan penghematan anggaran yang mencapai Rp70 triliun, yang menunjukkan keberhasilan kontrol legislatif dalam rangka Special Plan.

Konteks Kebijakan DPR dalam Special Plan: Tantangan dan Peluang

Menurut Saan, Special Plan juga memberikan peluang bagi DPR untuk terus beradaptasi dengan dinamika politik. “Dengan dominasi koalisi, DPR tetap harus kritis dan proaktif dalam mengevaluasi setiap kebijakan, termasuk dalam Special Plan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kontrol parlemen bukan sekadar formality, tetapi memiliki dampak nyata dalam pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.

Saan Mustopa Kalim menekankan bahwa Special Plan adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. “DPR tetap menjadi mitra yang aktif dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, meskipun dalam konteks koalisi. Fungsi kontrol ini tetap relevan dan mendukung keberlanjutan program nasional,” tuturnya. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan Special Plan bergantung pada keterlibatan semua pihak, termasuk rakyat yang aktif memberikan masukan melalui forum publik.

“Special Plan adalah bukti bahwa DPR tidak hanya menjadi tukang stempel, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu mengarahkan kebijakan sesuai aspirasi masyarakat,”

kata Saan, menjelaskan bahwa keterlibatan anggota DPR dalam Special Plan adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.