Tato Bukan Lagi Penghalang, Mengapa TNI Kini ‘Buka Pintu’ Lebar untuk Suku Dayak?

Dayak Pedalaman Kini Bisa Bergabung dengan TNI Meski Bertato Adat: Apa Artinya bagi Pertahanan Nasional?

Narakabar.com – Sebuah keputusan yang tampak sederhana di permukaan—membolehkan calon prajurit membawa tato tradisional ke dalam barisan militer—sebenarnya menyentuh inti persoalan representasi budaya dalam institusi negara. Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menginstruksikan agar standar rekrutmen Tentara Nasional Indonesia tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi putra-putri Suku Dayak pedalaman yang mengenakan tato sebagai penanda identitas adat. Instruksi itu bukan sekadar akomodasi simbolis; ia merupakan bagian dari kalkulasi strategis untuk memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan dan kawasan terpencil yang selama ini minim keterwakilan lokal.

Rapat Strategis di Hambalang: Titik Awal Kebijakan

Arahan tersebut lahir dari sebuah pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Hadir dalam forum itu Panglima TNI, seluruh Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Dalam konteks rapat yang membahas berbagai agenda pertahanan dan pendidikan nasional, Presiden Prabowo meminta agar perkembangan penyesuaian syarat perekrutan bagi masyarakat Dayak pedalaman dilaporkan secara berkala.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi substansi arahan itu. Ia menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan tidak ada klausul administratif yang secara efektif menutup pintu pengabdian bagi warga pedalaman yang ingin mengabdi melalui jalur militer.

“Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” ujar Teddy.

Tato Adat: Bukan Aturan Baru, Melainkan Pengakuan Lama

Yang sering disalahpahami publik adalah anggapan bahwa kelonggaran terhadap tato tradisional merupakan kebijakan baru. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meluruskan hal itu dengan tegas. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026, Maruli menjelaskan bahwa pengecualian tato berbasis adat sudah tertanam dalam regulasi rekrutmen TNI AD sejak lama.

“Dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar,” kata Maruli.

Ia menambahkan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat Dayak mengenakan tato, sehingga persoalan tersebut tidak bisa digeneralisasi. Bagi mereka yang berminat dan memiliki tato adat, jalur pendaftaran tetap terbuka.

“Kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tau, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan,” lanjutnya.

Apa yang Sebenarnya Tertulis dalam Regulasi Rekrutmen?

Dokumen persyaratan rekrutmen prajurit TNI AD memang memuat klausul yang secara umum melarang calon memiliki tato, bekas tato, tindik, atau bekas tindik. Namun, di balik larangan itu terdapat pengecualian eksplisit: tato atau tindik yang diakibatkan ketentuan adat tetap diperbolehkan, dengan syarat wajib menyertakan surat keterangan dari ketua adat atau ketua suku. Klausul ini tercantum dalam laman resmi rekrutmen TNI AD dan telah menjadi bagian dari kerangka regulasi selama bertahun-tahun.

“Tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat namun tetap sesuai persyaratan yang berlaku (harus disertai surat keterangan dari ketua adat/suku).”

Artinya, langkah yang kini digarisbawahi oleh Presiden Prabowo bukan penciptaan aturan baru, melainkan penegasan dan aktivasi praktis dari ketentuan yang sudah ada. Selama ini, ketiadaan pendaftar dari pedalaman Dayak membuat klausul tersebut tidak pernah benar-benar diuji dalam praktik. Kini, dengan dorongan politik dari tingkat tertinggi negara, mekanisme itu diproyeksikan untuk benar-benar berfungsi.

Dimensi Strategis: Mengapa Representasi Lokal Bukan Sekadar Simbol

Penyesuaian syarat rekrutmen ini tidak berdiri sendiri. Ia terikat pada rencana penambahan personel TNI secara nasional yang juga diumumkan KSAD Maruli Simanjuntak. Penambahan itu sekaligus diarahkan untuk memperluas keterwakilan dari berbagai daerah, termasuk kawasan pedalaman dan perbatasan yang memiliki karakter medan serta dinamika sosial berbeda dari pusat-pusat kota.

Kehadiran prajurit yang berasal dari komunitas setempat membawa keuntungan operasional nyata: pemahaman bahasa lokal, pengetahuan topografi, serta ikatan sosial yang memudahkan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Di wilayah perbatasan Kalimantan, misalnya, prajurit yang memahami struktur kekerabatan Dayak dan norma adat akan lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan, pengamanan, maupun operasi kemanusiaan dibanding personel yang datang dari luar tanpa konteks lokal.

Langkah afirmatif semacam ini juga berfungsi sebagai strategi pencegahan konflik horizontal. Pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, mengingatkan bahwa kejelasan dasar kebijakan rekrutmen menjadi krusial agar tidak muncul persepsi diskriminatif atau sebaliknya, persepsi bahwa satu kelompok mendapat perlakuan istimewa tanpa dasar hukum yang transparan. Tanpa kejelasan regulasi, kebijakan yang niatnya baik justru dapat memicu gesekan antar-kelompok.

Identitas Budaya sebagai Kekuatan, Bukan Hambatan

Inti dari seluruh rangkaian kebijakan ini adalah pergeseran paradigma: kearifan lokal dan penanda budaya tidak lagi dipandang sebagai anomali yang harus dihilangkan sebelum seseorang boleh mengabdi kepada negara. Tato adat Dayak—yang dalam banyak sub-kelompok menandai pencapaian hidup, afiliasi klan, atau perlindungan spiritual—kini diakui sebagai bagian sah dari identitas seorang calon prajurit.

Presiden Prabowo memahami bahwa kekuatan pertahanan nasional tidak hanya diukur dari jumlah personel atau kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kedalaman ikatan antara institusi militer dan masyarakat yang dilindunginya. Membuka pintu selebar-lebarnya bagi putra-putri pedalaman untuk mengenakan seragam TNI, lengkap dengan tato adat mereka, adalah pengakuan bahwa keberagaman budaya bangsa merupakan modalitas pertahanan, bukan variabel yang harus dinetralkan.

Dengan demikian, instruksi dari Hambalang bukan sekadar penyesuaian administratif. Ia merupakan pernyataan kebijakan yang menempatkan representasi budaya sebagai komponen integral dari arsitektur pertahanan nasional—sebuah langkah yang, jika diimplementasikan secara konsisten dan transparan, dapat mengubah wajah rekrutmen militer Indonesia secara fundamental.