Topics Covered: Bukan Sekadar Hutan, Menhut Sebut Konservasi Gajah Kini Jadi Urusan Lintas Sektor

Topics Covered: Konservasi Gajah Lintas Sektor Jadi Prioritas Utama

Topics Covered adalah salah satu topik utama yang diangkat dalam diskusi konservasi gajah di Indonesia. Kepala Badan Konservasi Taman Nasional, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa upaya menjaga populasi gajah tidak lagi hanya fokus pada pengelolaan hutan, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan solusi yang lebih holistik. Pandangan ini didukung oleh Heidi Riddle, Ketua IUCN, yang menekankan bahwa konservasi gajah membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat.

Langkah Strategis Melalui Inpres 2026

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Inpres Nomor 8 Tahun 2026 sebagai upaya mengintegrasikan konservasi gajah dalam pembangunan nasional. Dokumen ini meminta keterlibatan sembilan kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan jalur pergerakan gajah tetap terbuka saat proyek infrastruktur atau perkebunan dijalankan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan satwa yang terancam punah, dengan menekankan bahwa konservasi gajah bukan hanya soal melindungi kawasan hutan, tetapi juga mengatur penggunaan ruang dan sumber daya secara bijak.

Menurut Heidi Riddle, konservasi gajah memerlukan pendekatan multidimensi. Hal ini termasuk menjaga ketersediaan habitat yang luas dan terhubung, serta memastikan proyek pembangunan tidak mengganggu kebutuhan makanan atau pergerakan satwa. “Konservasi gajah bukan sekadar urusan kehutanan, tetapi membutuhkan kemitraan antarlembaga dan komunitas lokal,” jelas Heidi dalam wawancara di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Kemitraan Lintas Sektor dalam Perlindungan Gajah

Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, menyampaikan bahwa Inpres 2026 memberikan wawasan penting tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Kami menilai bahwa konservasi gajah membutuhkan partisipasi dari berbagai sektor, seperti pertanian, transportasi, dan kependudukan, untuk menciptakan jalur satwa yang optimal,” kata Raja Juli saat berbicara dalam pertemuan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Menurut Raja Juli, peran menteri pertanian terutama penting dalam mengatur penggunaan lahan perkebunan yang tidak merusak habitat gajah. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri diminta memastikan kebijakan ini diimplementasikan secara terpadu di tingkat daerah. Kepolisian RI juga terlibat dalam menjaga keamanan area konservasi dari aktivitas illegal logging atau penggundulan hutan.

Dalam diskusi dengan Heidi Riddle, Raja Juli menekankan bahwa konservasi gajah memerlukan kesadaran kolektif. “Konservasi gajah tidak bisa dilakukan secara terpisah dari pembangunan, jadi kami mengajak seluruh sektor untuk berpartisipasi,” imbuhnya. Ini menunjukkan bahwa konservasi gajah lintas sektor bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan strategi konkret yang terus diperkuat melalui kebijakan nasional.

Kebijakan Inpres 2026 juga mencakup kebutuhan memperluas jalur satwa dengan menyiapkan ruang kosong sepanjang jalur penggalian atau jalan raya. Hal ini dilakukan agar gajah Sumatra dan Kalimantan tetap memiliki akses ke makanan dan air. Raja Juli menjelaskan bahwa dengan adanya koridor satwa, populasi gajah bisa bertahan di tengah tekanan lahan yang semakin sempit.

Sebagai contoh, dalam wilayah Sumatra dan Kalimantan Utara, kepala daerah terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan lokal untuk melindungi satwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa konservasi gajah lintas sektor bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pihak daerah. Dengan adanya penyesuaian antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan gajah, diharapkan tercipta keseimbangan yang berkelanjutan.

“Konservasi gajah bukan sekadar soal melindungi kawasan hutan, tetapi juga tentang mengatur penggunaan lahan secara keseluruhan,” ujar Menhut saat melakukan video call dengan Nona Seroja di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.