Topics Covered: Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP

Ketua BPK Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 ke DPR

Topics Covered – Hasil pemeriksaan keuangan pusat tahun 2025 resmi diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Ketua BPK Isma Yatun, laporan tersebut telah diberikan secara administratif ke DPR pada 26 Mei 2026 sebelum dibahas secara resmi. Pemerintah pusat berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah menjalani audit menyeluruh oleh lembaga tersebut.

Bapanas menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam pemeriksaan tahun ini. Meski demikian, Isma menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan.

Opini BPK untuk Laporan Keuangan 2025

Dalam pidatonya, Isma menyampaikan bahwa BPK kembali memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Hal ini didukung oleh hasil audit 97 laporan keuangan kementerian/lembaga serta satu laporan dari Bendahara Umum Negara.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menetapkan opini WTP untuk LKPP 2025. Keputusan ini didasari oleh penilaian terhadap 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan Bendahara Umum Negara,” ujar Isma saat mengungkapkan laporan.

KPK menemukan bukti usaha mengubah opini WTP setelah Bupati Muara Enim ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Isma berharap capaian WTP ini menjadi landasan untuk meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih optimal.

“Kami percaya opini WTP yang berhasil diraih tahun ini mencerminkan komitmen memperbaiki tata kelola keuangan negara. Hasil ini bisa menjadi fondasi kuat untuk memperkuat akuntabilitas dan manfaatkan APBN demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Isma.