Topics Covered: Utang BGN Tembus Rp1,6 Triliun, Ini Daftar Tunggakannya ke Pihak Ketiga

Utang BGN Rp1,6 Triliun: Daftar Tunggakan ke Pihak Ketiga

Topics Covered: Total utang Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp1,6 triliun, yang merupakan hasil dari kegiatan belanja yang telah selesai pada tahun 2025 tetapi belum dilunasi. Daftar tunggakan ini mencakup berbagai bidang, seperti biaya operasional, sertifikasi, bantuan pemerintah, dan pembangunan infrastruktur dapur nasional, serta menunjukkan tanggung jawab BGN dalam mengelola keuangan secara transparan.

Menurut pelaksana harian Kepala BGN, Agustina Arumsari, kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga tersebut terjadi karena kegiatan yang telah diselesaikan belum mendapat persetujuan untuk disetor melalui DIPA 2026. Ia menjelaskan bahwa revisi anggaran sedang diproses oleh tim BGN bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memastikan dana dapat disalurkan tepat waktu. “Topics Covered dalam pembayaran tunggakan ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperiksa lebih lanjut, termasuk pengelolaan belanja yang berkaitan dengan kegiatan 2025,” tambahnya.

“Tunggakan terbesar adalah dari kegiatan tahun 2025. Kami sudah menyelesaikan berbagai belanja, seperti pembelian bahan pokok dan jasa sertifikasi, tetapi belum terbayar. Kini kami sedang memproses revisi DIPA untuk memastikan pembayaran bisa dilakukan di tahun 2026. Proses ini membutuhkan koordinasi dengan beberapa instansi seperti KPA dan BPKP,” ujar Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI.

Pembayaran tunggakan BGN ini menjadi fokus pembahasan dalam RDP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Arumsari menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan administratif yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana, termasuk proses pemeriksaan oleh Inspektorat dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Ia menegaskan bahwa penyelesaian utang tersebut adalah bagian dari upaya BGN untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar.

Pembayaran Tunggakan BGN dan Proses Pencairan Dana

Kewajiban pembayaran BGN mencakup belanja bahan sebesar Rp16,1 miliar, biaya sertifikasi Rp111 miliar, serta jasa seperti Event Organizer (EO) dan publikasi sebesar Rp330 miliar. Selain itu, ada utang kepada Universitas Pertahanan (UNHAN) sebesar Rp7,4 miliar dan jasa konsultan Rp200 juta. Tunggakan perjalanan dinas 2025 mencapai Rp684 juta, sementara utang Bantuan Pemerintah MBG mencapai Rp100 miliar. Belanja modal aset untuk pembangunan dapur APBN juga menyumbang Rp1,04 triliun, yang menjadi bagian dari total utang BGN.

Arumsari mengakui bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan keuangan BGN. “Topics Covered dalam pembayaran ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempercepat proses pemeriksaan dan mengoptimalkan penggunaan DIPA,” katanya. Ia menjelaskan bahwa BGN sedang berupaya mempercepat pencairan dana dengan memperbaiki dokumen dan memastikan semua kegiatan belanja telah memenuhi syarat. “Kami akan menyelesaikan semua tunggakan di tahun 2026 ini, meskipun saat ini alokasi anggarannya masih terblokir,” tambahnya.

Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas BGN, belum mencapai targetnya karena adanya tunggakan belanja yang masih menunggu persetujuan. Realisasi program ini hingga kini hanya mencapai 59 persen, dengan hambatan utama terletak pada proses administratif dan pemeriksaan. Arumsari menegaskan bahwa BGN sedang bekerja keras untuk mempercepat pencairan dana, terutama bagi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat.

Di sisi lain, BGN juga mengungkapkan bahwa kegiatan belanja yang telah selesai tetapi belum terbayar terutama berkaitan dengan pengadaan bahan pokok, penyelesaian sertifikasi, dan pembangunan infrastruktur dapur nasional. Arumsari mengatakan bahwa semua belanja tersebut telah memenuhi persyaratan dan siap untuk dilunasi. “Topics Covered dalam daftar ini menunjukkan bahwa BGN sedang fokus pada penyelesaian kewajiban keuangan guna mendukung program-program kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Dengan total utang sebesar Rp1,6 triliun, BGN mengharapkan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana. Arumsari menyatakan bahwa ini adalah langkah awal untuk memastikan tidak ada kegiatan belanja yang terabaikan dalam tahun-tahun mendatang. “Kami akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga Topics Covered dalam laporan pertanggungjawaban keuangan bisa menjadi acuan yang baik untuk pengelolaan keuangan nasional,” pungkasnya.