Tukang Becak Masuk Desil 9, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Desil Tukang Becak Melonjak ke Angka 9, DPR Tuntut Pembentukan Tim Evaluasi Khusus

Narakabar.com – Sebuah anomali dalam sistem klasifikasi desil di Jakarta memicu desakan keras dari parlemen. Pada Selasa (25/8/2026), Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI, mendesak pemerintah segera membentuk tim khusus guna mengevaluasi menyeluruh mekanisme pendataan desil. Langkah ini dinilai mendesak setelah terungkap sejumlah ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dan klasifikasi yang tercatat dalam sistem.

Kasus Timbul: Tukang Becak yang Tiba-Tiba Masuk Desil Tertinggi

Salah satu contoh paling mencolok datang dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Timbul, seorang pengemudi becak, tercatat mengalami perubahan status desil dari angka 1 melonjak ke angka 9. Pergeseran drastis semacam itu berpotensi memutus akses beasiswa anaknya yang sudah diterima di perguruan tinggi, sekaligus mengancam penerimaaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi keluarga tersebut.

Selly menegaskan bahwa perubahan status semacam ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan persoalan yang langsung menyentuh hak masyarakat untuk memperoleh bantuan pemerintah.

“Hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, yang harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya,” kata Selly di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Ketimpangan Klasifikasi: Tukang Becak di Atas Lurah

Ia menyoroti ironi yang lebih luas: seorang tukang becak terklasifikasi di desil 9, sementara seorang lurah justru berada di desil 8. Bagi Selly, fenomena ini membuktikan bahwa data kemiskinan dan kerentanan sosial tidak dapat direduksi menjadi sekadar satu angka.

“Artinya, data kemiskinan dan kerentanan sosial memang tidak sesederhana angka desil. Karena itu, kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9, sementara seorang lurah justru berada di desil 8, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data,” ujarnya.

Desakan: Multi-Indikator, Bukan Satu Angka

Selly meminta agar pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya penentu kelayakan seseorang menerima perlindungan sosial. Kondisi ekonomi warga, menurutnya, harus diukur melalui berbagai variabel sekaligus, meliputi identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, sanitasi, sumber air dan listrik, pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, serta kondisi anggota keluarga.

“Jangan sampai kita memiliki sistem yang canggih, tetapi data yang masuk tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” katanya.

Mekanisme Sanggah dan Perlindungan Sementara

Untuk mengatasi persoalan struktural tersebut, Selly menyerukan penguatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait dalam hal pemadanan dan pemutakhiran data. Ia menekankan pentingnya mekanisme sanggah yang cepat, gratis, sederhana, transparan, dan responsif, sehingga warga yang status bantuannya berubah dapat mengajukan koreksi tanpa menunggu berbulan-bulan.

Di samping evaluasi sistemik, Selly juga mengusulkan penerapan prinsip grandfathering: mempertahankan hak penerima bantuan yang sudah berjalan sementara proses verifikasi dan pemadanan data lanjutan masih berlangsung. Dengan demikian, masyarakat tidak kehilangan akses perlindungan sosial hanya karena kelambanan birokrasi dalam memperbarui data.