Seskab Teddy Ternyata Berbohong Soal Sumber Anggaran MBG

Aliansi MBG Watch: Teddy dan Abdul Mu’ti Menyesatkan Publik Soal Dana MBG

Narakabar.com – Menurut Aliansi MBG Watch, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini keluar mengonfirmasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar menyerap alokasi dana pendidikan nasional.

Sebagai respons atas hal tersebut, MBG Watch berkolaborasi dengan Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) mengirimkan surat audiensi kepada DPR. Tujuannya adalah mendesak agar pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan dilakukan secepatnya.

Kritik Terhadap Pernyataan Pejabat

Aliansi MBG Watch secara terbuka menuduh Teddy Indra Wijaya melakukan penyesatan informasi. Pada bulan Februari 2026, Teddy sempat menyatakan bahwa program MBG tidak akan mengganggu jatah anggaran pendidikan. Namun, narasumber dari MBG Watch, Annette Mau, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kebohongan publik.

“Pernyataan dari Seskab Teddy Indra Wijaya, penyataan dari Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti bahwa anggaran MBG tidak memakan dari pendidikan itu adalah kebohongan,” ujar Annette.

Annette menjelaskan bahwa putusan MK justru menjadi bukti kuat bahwa anggaran MBG memang mencaplok dana pendidikan. Selain Teddy, ia juga menyebutkan bahwa Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti melakukan pembohongan yang serupa.

Dukungan Kabinet dan Masalah Tata Kelola

Menurut Annette, narasi sesat tersebut justru mendapat dukungan kompak dari jajaran kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota kabinet yang berjumlah ratusan orang mendukung pernyataan tersebut.

Meskipun demikian, Annette menyoroti bahwa tata kelola MBG hingga kini masih menyimpan berbagai masalah. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus keracunan yang dialami para siswa sebagai penerima manfaat program.

Tuntutan Pemisahan Anggaran

Oleh karena itu, MBG Watch bersama KOSPI melayangkan surat permintaan audiensi kepada DPR terkait penerapan putusan MK nomor 40/PUU-XXIV/2026. Putusan tersebut menyatakan bahwa anggaran MBG harus segera dipisahkan dari dana pendidikan.

“Kami sebagai rakyat menuntut apa yang menjadi putusan MK dilakukan segera. Karena ini kondisinya kegawat darutan fiskal. Begitu banyak aspek kehidupan publik yang dikalahkan demi sebuah proyek bancakan nasional,” katanya.

Annette juga memberikan peringatan kepada pemerintah agar tidak mencari celah pembiayaan dengan membebankan pada sektor anggaran lain. Ia berpesan agar pemerintah tidak merusak, mengganggu, atau merampok anggaran aspek-aspek publik yang penting.