Pelibatan TNI di Kopdes Merah Putih Dikritik, Sistem Komando Tak Cocok untuk Koperasi

Kritik Terhadap Keterlibatan Militer dalam Koperasi Merah Putih

Narakabar.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat tanggapan kritis dari para pengamat. Bara Setiadi, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut analisisnya, kebijakan tersebut terkesan kurang selaras dengan nilai-nilai dasar koperasi yang mengutamakan asas kekeluargaan serta semangat gotong royong. Sistem komando yang menjadi ciri khas budaya militer dinilai lebih cocok untuk menjalankan program prioritas pemerintah secara hierarkis, namun kurang tepat diterapkan dalam konteks koperasi.

Ketidaksesuaian Sistem Komando dengan Prinsip Koperasi

Bara Setiadi menjelaskan bahwa dorongan utama di balik keputusan presiden ini adalah pola kerja prajurit yang terbiasa dengan struktur komando ketat.

“Siapa lagi yang mau disuruh? Siapa lagi yang mau taat instruksi dari atas ke bawah gitu?”

Berbeda dengan lingkungan sipil yang memberikan kesempatan bagi koreksi dan inovasi, pendekatan militeristik cenderung menekankan kepatuhan tanpa banyak ruang untuk perubahan. Padahal, koperasi seharusnya menjadi wadah gerakan ekonomi kerakyatan yang mendorong kemandirian masyarakat desa.

Kekhawatiran Terhadap Kompetensi Militer

Selain aspek sistem komando, Bara juga menyoroti potensi masalah terkait kompetensi. Koperasi Merah Putih memiliki berbagai unit usaha, termasuk apotek yang memerlukan keahlian khusus. Kekhawatiran muncul ketika pihak yang tidak memahami cara membuat obat ditugaskan mengelolanya.

“Ini juga berbahaya ketika (dikelola) orang-orang tidak tahu cara membuat obat, apalagi kalau militer yang disuruh,”

Data yang dikumpulkan oleh peneliti Celios menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa sebenarnya tidak membutuhkan keberadaan Kopdes Merah Putih. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembentukan koperasi tersebut bersifat top-down dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kritik yang dilontarkan bukan sekadar soal siapa yang mengelola, tetapi lebih kepada apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan semangat dasar koperasi yang mengedepankan meritokrasi dan asas kekeluargaan.