Keracunan MBG Marak Lagi, Bisakah Pengelola dan Pejabat Dipidanakan?

Insiden Keracunan MBG Kembali Terjadi, Pertanyaan Hukum Mengemuka

Narakabar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi krisis kepercayaan publik setelah ratusan siswa di Jayapura dan Semarang mengalami keracunan massal. Kejadian ini terjadi akibat pelanggaran standar operasional yang ditetapkan dalam program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan respons dengan menjatuhkan sanksi administratif serta menyerahkan proses investigasi unsur kelalaian kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Koalisi masyarakat sipil pun segera mendesak pemerintah untuk menerapkan moratorium sementara pada program MBG. Desakan ini disertai dengan tuntutan perombakan menyeluruh terhadap sistem tata kelola guna menjamin keselamatan anak-anak sekolah dari risiko keracunan berulang.

Rentang Korban dan Pemicu Alarm Keselamatan

Insiden terbaru melibatkan 80 siswa di Jayapura serta 707 orang di Semarang yang mendadak jatuh sakit. Rentetan peristiwa beruntun ini telah memicu kekhawatiran serius mengenai jaminan keselamatan pangan bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Angka korban di kedua daerah tersebut diyakini hanya merupakan puncak gunung es dari total lebih dari 37.000 siswa yang pernah mengalami dampak buruk serupa sepanjang program berjalan.

Krisis kesehatan yang terus berulang ini membuktikan adanya celah pengawasan yang sangat mendasar dalam rantai pasok makanan massal. BGN sejauh ini telah merespons dengan menangguhkan operasional satuan pelayanan serta mencopot kepala dapur yang bermasalah. Namun, ketika sanksi administratif dianggap belum cukup menciptakan efek jera, mampukah jalur hukum menyeret pihak pengelola maupun pejabat penanggung jawab ke ranah pidana?

Pelanggaran SOP dan Evaluasi Dapur SPPG

Temuan awal keracunan di Semarang mengarah pada dugaan kuat adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam proses pengolahan dan distribusi makanan MBG. Hasil inspeksi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mengungkap temuan yang mengkhawatirkan dalam kasus dugaan keracunan MBG di SMKN 6 Semarang.

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang memasok makanan ke sekolah tersebut hanya memenuhi 3 dari 19 standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya diterapkan. Dinkes masih menyelidiki sumber kontaminasi dengan memeriksa sampel makanan, bahan baku, muntahan pasien, hingga spesimen lainnya. Selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG terkait dihentikan sementara untuk mencegah bertambahnya korban.

Kasus di Jayapura memperlihatkan pola serupa. BGN mengungkap evaluasi sementara menemukan makanan diduga tidak diproses sesuai prosedur. SPPG sebut memasak menu yang disajikan terlalu dini. Berulangnya insiden di berbagai daerah membuat efektivitas pengawasan harian di tingkat SPPG dipertanyakan. Padahal, setiap dapur MBG wajib menerapkan standar keamanan pangan secara ketat.

Kemungkinan Penegakan Hukum Pidana

Sanksi administratif seperti penghentian sementara operasional SPPG hingga pencopotan kepala dapur memang menjadi langkah awal yang ditempuh BGN. Namun, berulangnya kasus keracunan memunculkan pertanyaan yang lebih jauh, yakni apakah pertanggungjawaban hukum dapat berhenti pada sanksi internal, atau justru berlanjut ke ranah pidana jika ditemukan unsur kelalaian.

Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, mengatakan, kemungkinan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada hasil penyelidikan. Menurut dia, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memastikan apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang dilanggar atau ada tahapan pengolahan makanan yang sengaja diabaikan.

“Kalau SOP-SOP ada yang memang dilewati dan lain sebagainya, ya itu kan bisa menjadi sebuah kelalaian ya. Kelalaian yang mengakibatkan penyakit bagi orang lain,” kata Akbar kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).

Apabila unsur kelalaian tersebut terbukti, kata Akbar, perbuatan itu dapat masuk dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita sakit. Pengaturannya terdapat dalam KUHP baru melalui Pasal 474, yang menggantikan ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP lama mengenai kelalaian yang menimbulkan korban.

Selain KUHP, pertanggungjawaban hukum juga dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila penyedia jasa makanan terbukti tidak memenuhi standar keamanan sehingga merugikan konsumen. Di luar itu, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan turut mengatur kewajiban penyedia pangan olahan untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat, termasuk dalam skala produksi massal seperti MBG.

Meski demikian, Akbar mengingatkan bahwa tidak setiap kasus keracunan otomatis berujung pidana. Penegak hukum tetap harus membedakan apakah insiden dipicu oleh faktor eksternal maupun kelalaian internal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.