Dinkes DKI: Tak Ada Nakes Pemprov yang Cibir Pasien BPJS Yurizal

Konfirmasi Dinkes DKI: Tenaga Kesehatan Pemprov Tak Terlibat Kasus Komentar Pasien BPJS

Narakabar.com – Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan komentar tidak berempati yang menargetkan almarhum Yurizal Tri Chaerawan. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan tenaga kesehatan dari pemerintah provinsi yang terlibat dalam insiden tersebut.

Kasus ini bermula ketika Yurizal mengunggah keluhan di platform Threads pada 22 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut, peserta BPJS Kesehatan menyampaikan kekecewaannya atas waktu tunggu yang mencapai delapan jam untuk memperoleh ruang rawat inap di rumah sakit.

Investigasi Konsil Kesehatan Indonesia

Konsil Kesehatan Indonesia saat ini tengah memeriksa sepuluh tenaga medis yang diduga memberikan respons nirempati terhadap unggahan Yurizal. Polemik ini semakin memanas setelah pasien meninggal dunia pada 31 Juli 2026.

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa dari lima tenaga kesehatan yang terindikasi melakukan pencibiran, tidak ada satu pun yang berstatus sebagai nakes di fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI.

“Dari lima tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terindikasi melakukan pencibiran, tidak ada satupun yang merupakan nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI,” kata Ani dikutip dari ANTARA, Jumat (7/8/2026).

Ani juga menekankan bahwa pembinaan terhadap tenaga kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Penanganan dugaan pelanggaran etik merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, serta pimpinan rumah sakit tempat tenaga kesehatan tersebut bertugas.

“Secara detail, tanggung jawab tindakannya akan dilanjutkan pimpinan dari rumah sakit,” ujarnya.

Respons Gubernur dan Institusi Terkait

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah memerintahkan Dinkes untuk menelusuri kemungkinan adanya tenaga kesehatan di bawah naungan Pemprov DKI yang ikut memberikan komentar tidak berempati. Ia juga mengingatkan seluruh nakes di Jakarta agar tidak meremehkan pasien BPJS karena hak peserta BPJS Kesehatan dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah dr. Elda Putri Rahardini, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM). UGM telah membuka investigasi atas dugaan pelanggaran etik tersebut dan menyatakan akan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kode etik, disiplin profesi, maupun aturan akademik.

Di sisi lain, dr. Elda bersama sejumlah tenaga kesehatan lain yang sempat mengomentari unggahan Yurizal telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang tengah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap para tenaga kesehatan yang diduga menyampaikan komentar tidak berempati terhadap almarhum Yurizal.