BRICS Desak Amerika Serikat Hentikan Blokade Ekonomi di Kuba

BRICS Soroti Dampak Blokade terhadap Kuba di KTT New Delhi

Narakabar.com – Isu tekanan ekonomi terhadap Kuba menjadi salah satu perhatian dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 yang digelar di New Delhi, India, pada 12–13 September. Para pemimpin kelompok tersebut menyampaikan desakan agar langkah ekonomi, perdagangan, dan keuangan sepihak terhadap Havana segera diakhiri.

Sikap bersama itu dituangkan dalam deklarasi KTT dan menempatkan kondisi ekonomi serta kemanusiaan warga Kuba sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian internasional. BRICS menilai pembatasan yang berlangsung telah memperberat tantangan pasokan energi dan kehidupan sehari-hari masyarakat di negara Karibia tersebut.

Seruan Mengacu pada Resolusi PBB

Dalam dokumen penutup pertemuan, negara-negara BRICS mengaitkan seruan mereka dengan ketentuan hukum internasional serta keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kelompok ini menegaskan pentingnya menghapus kebijakan yang dianggap menghambat hubungan ekonomi Kuba dengan dunia luar.

“Kami menegaskan kembali perlunya mengakhiri langkah-langkah ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/80/4,”

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa BRICS memandang masalah Kuba bukan semata urusan hubungan bilateral, melainkan juga menyangkut prinsip perdagangan, kedaulatan negara, dan dampak kebijakan internasional terhadap warga sipil.

Bagi Kuba, akses terhadap perdagangan dan pembiayaan internasional berhubungan langsung dengan kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan penting. Ketika pembatasan ekonomi meningkat, tekanan dapat menjalar ke sektor-sektor utama, termasuk pengadaan energi dan aktivitas ekonomi domestik.

Amerika Latin dan Karibia Disebut Zona Perdamaian

Deklarasi KTT juga menekankan posisi Amerika Latin dan Karibia sebagai kawasan yang semestinya dibangun melalui penghormatan timbal balik, penyelesaian konflik secara damai, serta penolakan terhadap campur tangan. Dalam kerangka itulah BRICS mengungkapkan kekhawatiran atas keadaan Kuba.

“Dengan menekankan karakter Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian yang dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, penyelesaian sengketa secara damai, dan prinsip nonintervensi, kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkaitan dengan Kuba akibat pengetatan langkah-langkah blokade sepihak terhadap negara itu,”

Pernyataan ini menempatkan persoalan Kuba dalam konteks stabilitas regional. BRICS menilai ketegangan ekonomi yang berkepanjangan berpotensi mengganggu upaya menciptakan hubungan antarnegara yang lebih damai dan setara di kawasan tersebut.

Istilah blokade dalam pernyataan itu merujuk pada pembatasan ekonomi yang memengaruhi ruang gerak Kuba dalam melakukan transaksi komersial dan keuangan. Dampaknya tidak hanya terasa pada pemerintah atau pelaku usaha, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat melalui sulitnya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan yang bergantung pada ketersediaan energi.

Krisis Energi Menjadi Perhatian Utama

BRICS secara khusus menyoroti situasi energi di Kuba. Pasokan energi yang terganggu dapat memengaruhi banyak kegiatan sehari-hari, dari transportasi hingga layanan publik dan kegiatan ekonomi. Karena itu, isu energi dipandang sebagai bagian penting dari dampak kemanusiaan yang perlu diperhatikan.

“Kami juga menyatakan keprihatinan atas dampak buruk blokade tersebut terhadap perekonomian Kuba dan pasokan energi, serta dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan terhadap rakyat Kuba,”

Tekanan finansial yang dialami Kuba dinilai mempersempit kemampuan negara itu menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam situasi semacam ini, masyarakat sipil kerap menjadi kelompok yang paling cepat merasakan akibatnya, terutama ketika biaya hidup meningkat atau kebutuhan energi sulit dipenuhi.

Pengetatan terbaru disebut berkaitan dengan kebijakan Washington yang menerapkan aturan tarif khusus terhadap mitra dagang Havana. Kebijakan darurat nasional juga diberlakukan dengan alasan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. BRICS memandang langkah-langkah tersebut perlu dihentikan demi mengurangi tekanan terhadap Kuba.

Peran India dan Perkembangan BRICS

India, selaku pemegang keketuaan bergilir BRICS, menjadi tuan rumah KTT ke-18 di New Delhi. Forum ini digunakan untuk menyatukan pandangan anggota mengenai sejumlah isu global, termasuk integritas kawasan Amerika Latin dan Karibia serta penolakan terhadap kebijakan pemaksaan sepihak.

BRICS awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2006. Afrika Selatan bergabung pada 2011, sementara perluasan keanggotaan sejak 2024 memperbesar cakupan dan pengaruh kelompok tersebut dalam pembahasan politik internasional.

Bertambahnya anggota memberi BRICS ruang lebih luas untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan menolak penerapan sanksi sepihak. Dalam isu Kuba, posisi itu diterjemahkan menjadi tuntutan agar prinsip kedaulatan, hubungan damai, dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat tetap dijaga.

Seruan dari New Delhi belum dengan sendirinya mengubah kebijakan yang berlaku. Namun, pernyataan kolektif BRICS menambah tekanan diplomatik dan memperlihatkan bahwa kondisi Kuba tetap menjadi perhatian dalam percakapan global mengenai sanksi, perdagangan, energi, serta dampak kemanusiaan.