Aset DKI ‘Disulap’ Jadi Bisnis Padel, Layanan Sampah Warga Meruya Kini Telantar di Jalan

Lapangan Padel Ilegal di Meruya Utara Terus Berjalan, Sampah Warga Terbuang ke Bahu Jalan

Narakabar.com – Proyek pembangunan fasilitas olahraga padel yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di RW 10, Meruya Utara, Jakarta Barat, masih terus dikerjakan meskipun telah diberi segel merah sejak 23 Mei 2026. Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Kevin Wu, menyaksikan langsung aktivitas konstruksi tersebut saat meninjau lokasi pada Rabu (26/8/2026).

Segel Merah Hilang, Pekerja Mengejar Target Dua Bulan

Ketika Kevin tiba di kawasan itu, segel merah yang seharusnya menghentikan seluruh kegiatan pembangunan ternyata sudah tidak ada di tempat. Berdasarkan keterangan para pekerja yang sedang bertugas, sebanyak 14 orang tengah mengerjakan proyek tersebut dengan target penyelesaian dalam kurun waktu dua bulan.

Sementara itu, pejabat kelurahan dan kecamatan setempat, ketika dihubungi, menyatakan tidak mengetahui perkembangan terbaru dari proyek yang kini menjadi sorotan publik itu.

Fungsi TPS Warga Tergeser, Kendaraan Kebersihan Telantar

Yang paling mengkhawatirkan bagi warga setempat adalah hilangnya fungsi layanan dasar. Lahan yang kini ditumbuhi fasilitas olahraga mewah itu sebelumnya berperan sebagai tempat penampungan sampah sementara (TPS) bagi penduduk sekitar. Akibat penggusuran fungsi tersebut, gerobak sampah dan kendaraan kebersihan kini dibiarkan telantar di luar area proyek hingga merambat ke bahu jalan.

Kevin menilai bahwa kepentingan bisnis yang belum jelas kontribusinya telah menggeser kebutuhan publik yang paling mendasar.

“Jangan sampai aset publik berubah menjadi fasilitas komersial, sementara kebutuhan dasar warga justru terdorong ke pinggir jalan. Pemprov harus menjelaskan siapa penyewanya, berapa nilai dan masa sewanya, bagaimana mitra dipilih, apakah uang sewanya masuk kas daerah, serta apa manfaat konkret yang diterima warga.”

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Aturan

Legislator PSI itu mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membuka secara penuh seluruh dokumen terkait status sewa lahan serta alasan di balik pengalihan fungsi aset publik tersebut.

“Olahraga dan investasi harus didukung, tetapi tidak ada investasi yang boleh berdiri di atas aturan yang diabaikan. Jika proyek ini sudah sah, buka dokumennya. Jika belum, hentikan. Jika segel dilepas tanpa kewenangan, usut sampai tuntas.”

Ia juga menegaskan agar Pemprov DKI segera memastikan bahwa pengelolaan sampah warga Meruya Utara tidak dikorbankan demi kepentingan investasi yang belum terverifikasi legalitasnya.