Update Viral Petasan Maulid Nabi Pondok Pinang, Polisi Bergerak

Polisi dan Kelurahan Tindak Pesta Petasan Dini Hari di Pondok Pinang

Narakabar.com – Aparat Polsek Kebayoran Lama bersama Pemerintah Kelurahan Pondok Pinang menindaklanjuti keluhan warga terkait penyalaan petasan dan kembang api di Jalan Keramat 2, Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu malam, 3 Oktober, dalam rangka pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul keluarga penyelenggara.

Bagian akhir kegiatan justru memicu keresahan karena petasan dan kembang api dinyalakan dalam skala besar di area permukiman. Dentuman yang terdengar berulang kali disebut terus terjadi sampai sekitar pukul 01.00 WIB, ketika banyak warga telah beristirahat.

Respons aparat muncul setelah protes warga ramai dibicarakan di media sosial. Rekaman video yang memperlihatkan kekecewaan masyarakat beredar luas, termasuk momen seorang ibu mendatangi lokasi untuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada panitia.

Panitia Dipanggil untuk Dimintai Keterangan

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam menyatakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara telah dipanggil ke kantor kelurahan. Pemanggilan itu dilakukan untuk menelusuri tanggung jawab panitia atas gangguan ketertiban yang dirasakan masyarakat sekitar.

“Sudah monitor, ini pihak-pihak sudah dipanggil ke kantor kelurahan,” kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada wartawan.

Pemeriksaan dan mediasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas kegiatan yang dinilai tidak memperhitungkan dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan petasan maupun kembang api, terutama di tengah kawasan padat penduduk dan pada waktu larut malam, dapat mengganggu kenyamanan warga yang tidak terlibat dalam acara.

Kelurahan Pondok Pinang juga mengonfirmasi adanya persoalan dalam prosedur perizinan. Panitia disebut telah melakukan komunikasi dengan unsur lingkungan setempat, tetapi langkah tersebut belum dilanjutkan melalui jalur resmi kepada kepolisian.

“Informasi dari para pihak penyelenggara ya bahwa mereka ini telah berkoordinasi dengan RT/RW setempat gitu ya, dengan Babinsa setempat. Namun memang secara resminya belum diteruskan kepada pihak kepolisian,” ucap Dina.

Lurah Pondok Pinang Dina Roslina menjelaskan bahwa koordinasi di tingkat RT/RW dan dengan Babinsa tidak sama dengan pengurusan izin keramaian maupun izin penggunaan kembang api. Ketiadaan izin resmi itu menjadi perhatian utama dalam penanganan peristiwa tersebut.

Gangguan Istirahat hingga Dampak bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan durasi acara, melainkan juga intensitas ledakan yang terdengar hingga tengah malam. Sejumlah keluarga menyampaikan bahwa anak-anak kecil terbangun dalam keadaan kaget dan menangis akibat suara keras dari petasan yang terus menyala.

Situasi itu dirasakan lebih berat oleh keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Suara ledakan berulang dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan, serta memicu trauma bagi anak yang sensitif terhadap kebisingan. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa dampak sebuah kegiatan di lingkungan permukiman tidak selalu sama bagi setiap warga.

Warga pada dasarnya dapat menghormati kegiatan keagamaan dan tradisi keluarga. Namun, penghormatan tersebut tetap perlu berjalan seiring dengan perlindungan atas hak masyarakat lain untuk beristirahat dan merasa aman di rumahnya sendiri. Penyelenggara acara publik perlu mempertimbangkan waktu, lokasi, skala kegiatan, serta potensi gangguan yang dapat muncul sebelum acara dimulai.

Dalam konteks ini, kebisingan bukan sekadar persoalan ketidaknyamanan sesaat. Aktivitas yang berlangsung sampai dini hari dapat memengaruhi balita, lansia, pekerja yang membutuhkan waktu istirahat, dan warga dengan kondisi tertentu. Karena itu, pengaturan acara lingkungan memerlukan komunikasi yang jelas serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pentingnya Izin dan Koordinasi yang Lengkap

Peristiwa di Jalan Keramat 2 menjadi pengingat bahwa koordinasi informal tidak cukup untuk kegiatan yang melibatkan keramaian, kembang api, atau petasan. Panitia perlu memastikan seluruh kebutuhan perizinan dipenuhi melalui instansi yang berwenang, bukan hanya mengandalkan persetujuan dari lingkungan terdekat.

Prosedur resmi juga penting agar aparat dapat menilai risiko keamanan, mengantisipasi gangguan ketertiban, serta membantu menentukan batas pelaksanaan yang tidak merugikan warga lain. Dengan adanya koordinasi lengkap, penyelenggara dapat memperoleh arahan mengenai waktu kegiatan, pengamanan lokasi, dan langkah pencegahan apabila acara berpotensi mengundang kerumunan atau kebisingan tinggi.

Pengajian Maulid Nabi dan haul keluarga merupakan kegiatan yang memiliki makna bagi penyelenggaranya. Namun, penggunaan bahan peledak ringan sebagai penutup acara di tengah permukiman memunculkan persoalan tersendiri ketika dilakukan tanpa izin dan tanpa mempertimbangkan kondisi sekitar.

Dina Roslina membenarkan bahwa pesta kembang api pada akhir kegiatan menjadi pemicu terganggunya ketenteraman wilayah. Protes warga kemudian mendorong kepolisian dan kelurahan untuk turun tangan, memediasi pihak terkait, serta menangani dugaan pelanggaran yang terjadi.

Penanganan kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi penyelenggara kegiatan warga di Pondok Pinang maupun wilayah lain. Tradisi dan perayaan dapat tetap dijalankan secara tertib apabila disiapkan dengan komunikasi terbuka, perizinan yang sesuai, serta kepedulian terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi acara.