199 Perwira Polri Dimutasi, Kakorlantas hingga 3 Kapolda Berganti Jabatan

Polri Rotasi 199 Perwira, Sejumlah Posisi Kunci Berganti

Narakabar.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan mutasi terhadap 199 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Perombakan yang tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 itu ditetapkan pada 10 Oktober 2026 dan mencakup sejumlah jabatan penting di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Posisi yang mengalami pergantian antara lain Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, serta pimpinan kepolisian daerah di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung. Rotasi ini menjadi bagian dari penataan penugasan personel untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas institusi.

Wakabaintelkam dan Kakorlantas Diisi Pejabat Baru

Brigjen Pol Anom Setyadji ditugaskan sebagai Wakabaintelkam Polri. Ia menggantikan Irjen Pol Wawan Muliawan, yang kemudian dipercaya mengemban tugas baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

Pergantian juga terjadi di Korps Lalu Lintas. Jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dipegang Irjen Pol Wibowo kini diberikan kepada Brigjen Pol Aries Syahbudin. Posisi ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang berkaitan dengan lalu lintas dan pelayanan masyarakat di jalan raya.

Mutasi pejabat pada posisi strategis merupakan bagian dari dinamika organisasi. Peralihan kepemimpinan memungkinkan program kerja yang telah berjalan diteruskan, sembari memberi ruang bagi pejabat baru untuk menjalankan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

Tiga Kapolda Turut Berganti

Di tingkat daerah, Irjen Pol Agus Wijayanto mendapat amanah sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Ia menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing.

Jabatan Kapolda Kalimantan Utara selanjutnya diisi Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Ia menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto, yang kemudian ditugaskan memimpin Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Brigjen Pol Yustan Alpiani dipercaya menjabat Kapolda Lampung menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf. Dengan penugasan tersebut, para pejabat baru diharapkan dapat segera memahami kebutuhan organisasi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Peran kapolda tidak hanya berkaitan dengan pengendalian internal kepolisian di daerah. Pimpinan kepolisian wilayah juga memegang tanggung jawab dalam menjaga pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat koordinasi, serta memastikan layanan kepada masyarakat berjalan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pertimbangan Organisasi dan Meritokrasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja organisasi sekaligus menjadi bagian dari pembinaan karier personel. Penempatan pejabat mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dengan kebutuhan tugas.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Ia menekankan bahwa meritokrasi menjadi salah satu prinsip dalam penugasan personel. Hal tersebut dimaksudkan agar pejabat yang menerima amanah dapat bekerja secara profesional serta mempertanggungjawabkan tugas yang diemban.

“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dalam organisasi berskala nasional, perubahan penugasan personel menjadi salah satu mekanisme untuk menyesuaikan kebutuhan kepemimpinan pada berbagai satuan kerja. Mutasi juga membuka kesempatan bagi perwira yang ditugaskan untuk membawa pengalaman dari jabatan sebelumnya ke peran baru.

Johnny turut menyampaikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan mereka dan memberi kontribusi bagi Polri. Para pejabat yang baru ditetapkan diharapkan dapat meneruskan program yang sudah berjalan serta mendorong peningkatan kinerja sesuai ruang lingkup tugas masing-masing.

Adaptasi menjadi salah satu hal yang ditekankan, terutama bagi pejabat yang memasuki lingkungan kerja atau wilayah penugasan baru. Pemahaman terhadap kondisi satuan kerja, agenda yang sedang berlangsung, dan kebutuhan pelayanan menjadi unsur penting agar pergantian jabatan tidak mengganggu kesinambungan tugas.

“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif,” katanya.

Surat telegram tertanggal 10 Oktober 2026 tersebut menandai penugasan baru bagi total 199 Pati dan Pamen Polri. Dengan susunan baru pada sejumlah posisi pusat dan daerah, organisasi diharapkan tetap menjalankan tugasnya secara berkelanjutan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.