5 Bupati di Jawa Tengah yang Terjaring OTT KPK dari Januari hingga Juli 2026

5 Bupati di Jawa Tengah Terjaring OTT KPK 2026

Narakabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencatatkan sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menargetkan para bupati di Jawa Tengah. Berdasarkan data resmi, 5 Bupati di Jawa Tengah berhasil terjaring dalam operasi tersebut sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang paling banyak disorot media karena lima kepala daerahnya terlibat dalam kasus korupsi yang berbeda-beda.

Kelima bupati yang diamankan berasal dari Kabupaten Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, serta Pemalang. Masing-masing menangani perkara yang berbeda-beda, mencakup dugaan suap, pemerasan, hingga masalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di tingkat kabupaten meskipun KPK terus melakukan operasi intensif.

Sudewo: Kasus Jual Beli Jabatan Perangkat Desa

Sudewo tercatat sebagai bupati pertama di Jawa Tengah yang terseret kasus KPK pada tahun 2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi setelah diamankan pada 19 Januari 2026. Kasus yang menjeratnya berkaitan erat dengan praktik jual beli jabatan perangkat desa yang terjadi secara sistematis di wilayahnya.

Sudewo diketahui meminta tim sukses dan orang-orang kepercayaan untuk memalak calon perangkat desa dengan tarif berkisar antara Rp165 juta hingga Rp225 juta. Namun, angka tersebut ternyata telah digelembungkan oleh Kades Karangrowo Suyono dan Kades Arumanis Sumarjiono dari nilai semula yang hanya Rp125 juta hingga Rp150 juta. Praktik ini dilakukan selama beberapa bulan sebelum akhirnya terbongkar.

Selain itu, Sudewo juga terlibat dalam dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) ketika masih menjabat sebagai anggota DPR. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak hanya terjadi saat ia menjadi bupati, tetapi juga selama masa keanggotaannya di legislatif.

Fadia Arafiq: Monopoli Proyek Outsourcing

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring OTT KPK pada hari Selasa, 3 Maret 2026. Ia ditangkap dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, khususnya terkait pengadaan outsourcing yang nilainya cukup besar. Kasus ini mengungkap praktik monopoli yang dilakukan melalui perusahaan boneka.

Fadia mendirikan perusahaan boneka atas nama keluarga dengan nama PT Raja Nusantara Berjaya untuk memonopoli proyek outsourcing. Perusahaan tersebut diketahui menerima dana sebesar Rp46 miliar dari kontrak dengan Pemkab Pekalongan selama periode 2023 hingga 2026. Kontrak ini dinilai tidak transparan dan menguntungkan pihak tertentu secara berlebihan.

KPK terus meningkatkan intensitas operasi untuk memberantas korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap para bupati di Jawa Tengah menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.

Profil Lengkap Lima Bupati yang Terjaring

Keberhasilan KPK menangkap lima bupati dalam waktu enam bulan menunjukkan efektivitas strategi operasi yang diterapkan. Setiap kasus memiliki karakteristik unik yang mencerminkan berbagai bentuk korupsi di tingkat daerah. Dari jual beli jabatan hingga monopoli proyek, semua kasus ini berdampak langsung pada anggaran daerah dan pelayanan publik.

Masyarakat Jawa Tengah kini menantikan proses hukum yang adil terhadap kelima bupati tersebut. Kasus-kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat daerah untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran dan menjalankan tugas pemerintahan. KPK juga berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di tingkat kabupaten.

Dengan adanya operasi-operasi ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di Jawa Tengah. Lima bupati yang terjaring menjadi simbol perubahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.