Ada Demo 2 Tahun Prabowo! Pengguna Jalan Diimbau Hindari Monas, Sudirman, dan DPR

Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Saat Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Narakabar.com – Warga yang akan melintasi Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Oktober 2026, diminta menyiapkan rencana perjalanan lebih awal. Polda Metro Jaya akan memberlakukan pengaturan arus kendaraan secara situasional seiring adanya aksi demonstrasi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengaturan tersebut berpotensi memengaruhi pergerakan kendaraan di beberapa titik penting, terutama kawasan Monas, koridor Jalan Sudirman-Thamrin, serta lingkungan Gedung MPR/DPR RI. Pelaksanaannya akan menyesuaikan dinamika dan kepadatan yang terjadi di lapangan, sehingga pengguna jalan perlu memperhatikan kondisi perjalanan pada hari aksi.

Rencana pengamanan lalu lintas dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga seluruh kegiatan selesai. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurangi dampak kepadatan kendaraan ketika massa berkumpul dan melakukan kegiatan di sejumlah lokasi Jakarta Pusat.

“Masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Jl. Sudirman–Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,”

Imbauan tersebut disampaikan Polda Metro Jaya melalui unggahan akun Instagram @tmcpoldametro pada Senin, 19 Oktober 2026. Masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan mendesak di area terdampak dianjurkan mempertimbangkan jalur lain dan menyesuaikan waktu keberangkatan.

Pengguna Jalan Diminta Menyesuaikan Perjalanan

Situasi lalu lintas pada hari demonstrasi dapat berubah mengikuti jumlah massa, titik kegiatan, serta kebutuhan pengaturan di lapangan. Karena itu, perjalanan menuju kawasan pusat pemerintahan, perkantoran, dan ruas utama Jakarta Pusat perlu direncanakan dengan lebih fleksibel.

Bagi warga yang memiliki agenda kerja, pendidikan, layanan publik, atau keperluan keluarga di sekitar Monas, Sudirman-Thamrin, dan Gedung DPR/MPR RI, memilih waktu berangkat yang lebih awal dapat membantu mengantisipasi kemungkinan perlambatan perjalanan. Penggunaan rute alternatif juga menjadi pilihan bagi pengendara yang tidak perlu melewati kawasan tersebut.

“Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan,”

Imbauan itu terutama relevan bagi pengendara yang biasanya menggunakan ruas jalan utama menuju Jakarta Pusat. Pengaturan situasional berarti skema arus kendaraan dapat diterapkan sesuai kebutuhan, bukan semata-mata dalam pola yang sama sepanjang hari. Pengguna jalan perlu memberi ruang waktu tambahan agar tidak terlambat apabila terjadi pengalihan atau antrean kendaraan.

Aksi Mahasiswa Digelar di Dua Titik

Demonstrasi tersebut akan diikuti elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar atau Selamatkan Daulat Rakyat. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, kondisi lingkungan, hingga biaya pendidikan yang dinilai mahal.

Rangkaian kegiatan direncanakan berlangsung di dua tempat. Aksi simbolik dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi mulai pukul 09.00 WIB. Setelah itu, aksi massa direncanakan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.

Pelibatan dua lokasi dan perbedaan waktu kegiatan membuat warga perlu memperhatikan jadwal perjalanan sepanjang hari. Meski titik aksi yang disebutkan berada di Jakarta Pusat, dampak kepadatan dapat dirasakan pada ruas menuju atau melintasi kawasan tersebut, khususnya ketika kendaraan mencari jalan lain.

Komite Sadar melibatkan mahasiswa dari sejumlah kampus, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Sorotan Ekonomi, Lingkungan, dan Layanan Publik

Dalam aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu, mahasiswa menyampaikan perhatian terhadap berbagai isu yang mereka anggap mendesak. Topik yang dibawa meliputi harga kebutuhan pokok, ruang kebebasan berpendapat, dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta persoalan deforestasi dan kebakaran hutan.

Komite Sadar juga menyinggung survei yang melibatkan 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Hasil survei tersebut mencatat 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran bersama jajaran kabinetnya telah gagal.

Selain menyuarakan penilaian terhadap kondisi pemerintahan, mahasiswa mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga meminta adanya tindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan terkait, di samping perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Bagi masyarakat umum, agenda aksi ini berarti perlunya memperhitungkan perubahan mobilitas di Jakarta Pusat pada Selasa. Warga yang tetap harus bepergian dapat menentukan rute sesuai tujuan, menyediakan waktu tempuh tambahan, dan menghindari area yang tidak perlu dilalui. Sementara itu, pengaturan lalu lintas akan diterapkan mengikuti kebutuhan di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di sekitar kawasan terdampak.