DPR Prihatin Rektor Unsoed Kena OTT KPK: Kampus Itu Meritokrasi, Bukan Ruang Transaksi

KPK Tangkap Rektor dan Dua Wakil Rektor Unsoed, Komisi X DPR Tuntut Evaluasi Sistem Penerimaan Mahasiswa

Narakabar.com – Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto beserta dua Wakil Rektornya. Kasus ini diduga berakar dari praktik suap yang terjadi dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur mandiri.

Komisi X DPR RI Sampaikan Keprihatinan Mendalam

Menanggapi penangkapan tersebut, Komisi X DPR RI menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan bahwa integritas seleksi calon mahasiswa merupakan prinsip yang tidak dapat dinegoisasi di dunia pendidikan.

“Kami atas nama Komisi X DPR RI tentu menyatakan rasa prihatin and sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman benar terjadi.”

Menurut Lalu, proses penerimaan mahasiswa baru wajib dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dasar penilaiannya harus bertumpu pada kompetensi serta prestasi calon, bukan pada kapasitas finansial atau kedekatan personal dengan pihak tertentu.

“Penerimaan mahasiswa baru harus menjadi proses yang objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis pada kemampuan serta prestasi calon mahasiswa, bukan berdasarkan kemampuan membayar atau kedekatan dengan pihak tertentu.”

Kampus sebagai Ruang Meritokrasi, Bukan Arena Transaksi

Lalu mengingatkan bahwa perguruan tinggi memegang fungsi sakral sebagai wadah meritokrasi bagi seluruh anak bangsa. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh terjadi di institusi pendidikan mana pun.

“Praktik seperti ini tidak boleh terjadi di perguruan tinggi mana pun. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang meritokrasi dan mobilitas sosial, bukan ruang transaksi yang membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki akses atau kemampuan finansial lebih besar.”

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kasus ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan secara keseluruhan.

“Jangan sampai persoalan yang terjadi pada penerimaan mahasiswa baru justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi.”

Dorongan Evaluasi Total dan Pemanggilan Kementerian Terkait

Walaupun menghormati penuh kewenangan KPK dalam mengusut perkara ini, Komisi X mendesak agar peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa, terutama jalur mandiri yang kerap dinilai rentan terhadap intervensi.

“Tentu kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan meminta semua pihak tidak menghakimi sebelum proses hukum memberikan kepastian. Namun, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri, agar tidak membuka celah terjadinya intervensi, suap, atau pengondisian.”

Sebagai tindak lanjut konkret, Komisi X berencana memanggil kementerian terkait guna meminta pertanggungjawaban serta penjelasan mengenai tata kelola penerimaan mahasiswa ke depan. Langkah ini juga terhubung dengan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) SPMB yang baru saja diselesaikan oleh komisi tersebut.

“Kami tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai langkah pembenahan dan penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri. Komisi X sendiri baru saja menyelesaikan Panja SPMB meskipun rekomendasinya belum secara resmi disampaikan kepada Kemdikitisaintek, yang tentu didalamnya ada rekomendasi penting buat perbaikan pelaksanaan SPMB.”