Dukung Guru PPPK Diangkat Jadi PNS, Legislator PDIP Minta Wilayah 3T dan NTT Jadi Prioritas

Legislator PDIP Desak Prioritas Guru 3T dan NTT dalam Konversi Status PPPK ke PNS

Narakabar.com – Di Jakarta, Kamis (20/8/2026), anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Stevano Rizki Adranacus, menyampaikan dukungan penuh atas rencana Pemerintah Pusat untuk mengubah status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah itu dinilai sebagai strategi krusial dalam menaikkan mutu pendidikan di tingkat nasional.

Prioritas Wilayah 3T: Bukan Sekadar Administrasi

Stevano menekankan bahwa transisi status tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur birokratis semata. Ia meminta agar kebijakan ini benar-benar menjawab persoalan mendasar di lapangan, khususnya bagi guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bagi para pendidik yang menghadapi tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan infrastruktur, kepastian hukum atas status mereka menjadi kebutuhan mendesak.

“Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

Dorongan Khusus untuk Nusa Tenggara Timur

Sebagai wakil rakyat yang mewakili Nusa Tenggara Timur, Stevano secara eksplisit mendorong agar pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi tenaga pendidik di provinsi tersebut. Karakteristik geografis NTT, menurutnya, menuntut perhatian ekstra demi tercapainya pemerataan mutu pendidikan.

“Secara khusus, saya mendorong agar NTT mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut,” lanjut Stevano.

Penghargaan atas Dedikasi dan Dampak Jangka Panjang

Stevano menyebut guru PPPK sebagai tulang punggung penerangan anak bangsa di pelosok negeri. Konversi status mereka ke PNS, dalam pandangannya, merupakan bentuk pengakuan yang selayaknya diberikan atas dedikasi panjang para pendidik tersebut.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib para guru PPPK. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Stevano dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia menambahkan bahwa penguatan kedudukan hukum guru di daerah terpencil akan menjadi daya tarik bagi pendidik berkualitas untuk tetap bertahan dan mengabdi di wilayah yang paling membutuhkan. Proses transisi ini, menurutnya, harus dijalankan dengan mengutamakan prinsip keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi.

“Dengan demikian kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Stevano menutup pernyataannya dengan harapan agar langkah ini menjadi titik awal perbaikan pendidikan secara menyeluruh di seluruh penjuru tanah air.