Gejolak Aceh-Papua Dinilai Bukan Kebetulan, Negara Disebut Gagal Pahami Akar Masalah

Gejolak Aceh Papua Dinilai Bukan Kebetulan

Narakabar.com – Pada 18 Agustus 2026, dua provinsi berstatus otonomi khusus—Aceh dan Papua—serentak mencatat lonjakan ketegangan sosial-politik. Para pengamat keamanan menegaskan bahwa gejolak Aceh Papua dinilai bukan kebetulan, melainkan gejala struktural yang telah lama terpendam akibat kegagalan negara membaca akar persoalan di lapangan.

Kegagalan Negara Membaca Dinamika Lokal

Arifah Rahmawati, peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa kedua wilayah memiliki ikatan emosional dan psikologis yang sangat kuat. Komunitas yang pernah memperjuangkan kemerdekaan di masing-masing daerah saling mengamati dan saling mendukung, sehingga ketegangan di satu titik berpotensi memicu eskalasi di titik lainnya.

“Memang Aceh dan Papua itu memiliki kedekatan emosional. Mereka, orang-orang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan baik di Aceh maupun di Papua itu sering kali saling melihat. Saling mendukung satu dengan yang lain tanpa kita ketahui ya,” ujar Arifah kepada Suara.com, Selasa (18/8/2026).

Sorotan terhadap Dominasi Pendekatan Militeristik

Penanganan konflik oleh pemerintah pusat mendapat kritik tajam. Menurut Arifah, negara terlalu condong pada dimensi keamanan fisik semata, sementara kesejahteraan, martabat, dan pemenuhan hak asasi warga justru terpinggirkan. Gerakan-gerakan lokal kerap dilabeli sebagai kriminalitas atau terorisme, sehingga substansi persoalan masyarakat menjadi tereduksi menjadi sekadar masalah ketertiban.

“Negara jelas-jelas melakukan pendekatan keamanan ini hanya pendekatan keamanan negara, tapi lupa atau mengabaikan aspek keamanan manusia, yaitu kesejahteraan, kemudian kemarwahan dignity, pemenuhan hak asasi,” ujarnya.

Proyek Strategis dan Kedaulatan Tanah Adat

Dominasi pendekatan kekuasaan semakin nyata melalui berbagai proyek strategis nasional yang dijalankan di daerah otonomi khusus, termasuk pembangunan food estate di Papua Selatan. Arifah menyebut langkah semacam itu mencerminkan sikap arogan negara yang menganggap wilayah-wilayah tersebut wajib tunduk tanpa ruang negosiasi.

“Itu menunjukkan arogan yang sangat kuat dari negara bahwa ya Papua itu, Aceh itu bagian dari harus tunduk kepada kami, gitu, kepada negara, gitu,” tegasnya.

Ia melanjutkan bahwa pemerintah pusat kerap memaksakan kehendak atas nama kepentingan nasional tanpa membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan masyarakat adat maupun warga setempat. Setiap kebijakan seolah-olah dianggap sah tanpa mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki aspirasi serta pemikiran tersendiri yang jarang sekali didengarkan.