Geram Ada Yayasan Minta Setoran Tanpa Kerja, BGN Buka Opsi Ganti Mitra SPPG

BGN Beri Ruang Mitra Mengganti Yayasan Pengelola SPPG

Narakabar.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka opsi bagi mitra pembangunan untuk mengganti yayasan yang menaungi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini ditujukan bagi mitra yang menghadapi pungutan dari yayasan, sementara yayasan tersebut dinilai tidak ikut mendukung kegiatan dapur maupun peningkatan mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan langkah tersebut di Jakarta pada Minggu, 4 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa anggaran MBG perlu digunakan seefektif mungkin untuk penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, bukan terserap oleh biaya yang tidak berkaitan langsung dengan operasional dan pembinaan dapur.

Melalui pembaruan perjanjian kerja sama, mitra dapat mengajukan perpindahan ke yayasan baru apabila memiliki alasan serta bukti yang mendukung. BGN telah menyiapkan portal registrasi khusus untuk yayasan dan portal terpisah bagi mitra guna memfasilitasi proses administrasi tersebut.

Pungutan Dinilai Membebani Operasional Dapur

Persoalan ini muncul dalam proses registrasi BGN, ketika ditemukan hubungan kerja sama yang dinilai tidak seimbang antara sejumlah mitra dan yayasan. Ada yayasan yang disebut meminta setoran dihitung dari jumlah ompreng yang dibagikan, meski tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dapur SPPG.

Dalam skema Program MBG, keberadaan dapur SPPG menjadi bagian penting dari penyediaan makanan untuk penerima manfaat. Karena itu, peran pihak yang menaungi maupun bekerja sama dengan dapur diharapkan memberi nilai nyata, baik dalam pendampingan, pembinaan, pengelolaan, maupun dukungan terhadap kelancaran kegiatan.

“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” ujar Kepala BGN Sudaryono.

Situasi seperti itu dipandang dapat memperbesar beban biaya yang harus ditanggung mitra. Jika dana operasional berkurang karena pungutan yang tidak disertai kontribusi, ruang untuk menjaga kualitas bahan pangan, proses pengolahan, serta layanan makanan berpotensi ikut tertekan.

BGN menilai persoalan tersebut perlu ditangani agar pelaksanaan MBG tetap sejalan dengan tujuan utamanya. Program ini tidak semata menyangkut penyaluran makanan, melainkan juga memastikan menu yang diberikan memiliki kualitas baik, kandungan gizi yang memadai, serta dikelola melalui penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengajuan Harus Dilengkapi Bukti Kerugian

Mitra yang ingin mengganti yayasan dapat mengajukan yayasan pengganti melalui sistem registrasi resmi BGN. Dalam pengajuan itu, mitra diminta menyertakan bukti mengenai persoalan yang terjadi atau kerugian operasional yang dialami selama menjalankan kerja sama dengan yayasan sebelumnya.

Dokumen pendukung menjadi bagian penting karena BGN akan memproses setiap permohonan sesuai ketentuan dan mekanisme registrasi yang berlaku. Dengan cara ini, perubahan kemitraan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui penilaian atas kondisi yang dihadapi oleh pihak pengelola dapur.

Kebijakan tersebut memberi jalur bagi mitra untuk menyampaikan keberatan secara resmi ketika menemukan praktik yang dianggap tidak adil. Di sisi lain, mekanisme ini juga menegaskan bahwa yayasan yang terlibat dalam pengelolaan SPPG diharapkan menjalankan fungsi nyata, bukan hanya memperoleh setoran dari kegiatan distribusi makanan.

“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” paparnya.

Fokus pada Mutu Menu dan Transparansi Anggaran

Sudaryono menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pelaksanaan MBG harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat. Dana yang dialokasikan untuk program ini diharapkan sebanyak mungkin berubah menjadi makanan yang layak, aman, bergizi, dan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Efisiensi anggaran dalam konteks ini berarti menjaga agar biaya yang keluar benar-benar berkaitan dengan kebutuhan program. Pengelolaan dana juga perlu memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya dengan jelas.

“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan,” kata Sudaryono.

Dengan dibukanya opsi pergantian yayasan, BGN berharap hubungan antara mitra pembangunan dan lembaga penaung SPPG dapat berjalan lebih sehat. Mitra memperoleh saluran untuk melindungi operasional dapur dari beban yang tidak relevan, sementara penyelenggaraan MBG tetap diarahkan pada kualitas makanan serta kebutuhan gizi penerima manfaat.

Langkah ini juga menempatkan pengawasan kemitraan sebagai bagian penting dari pelaksanaan program. Bagi mitra yang mengalami kendala, jalur registrasi resmi menjadi sarana untuk menyampaikan bukti dan mengajukan solusi tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan BGN.