Hadiah Tembus Rp7 Miliar! Denny Indrayana Tantang Bukti Ijazah Gibran Sebelum Sayembara Ditutup

Hadiah Tantangan Ijazah Gibran Nyaris Sentuh Rp7 Miliar, Denny Indrayana Tegaskan Langkah Hukum Setelah Batas Waktu

Narakabar.com – Angka Rp7 miliar kini menjadi sorotan dalam perdebatan publik seputar kelengkapan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sayembara yang digagas oleh Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, telah mengumpulkan hampir seluruh nilai hadiah tersebut menjelang penutupan pada 9 September 2026. Tantangan ini meminta siapa pun yang mampu menunjukkan bukti ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran untuk mengklaim hadiah tersebut.

Perkembangan ini terjadi di tengah menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang kini tercatat hanya di angka 55,1 persen. Kondisi tersebut memperbesar perhatian masyarakat terhadap isu-isu tata kelola dan kepatuhan terhadap aturan main dalam proses politik nasional.

Detail Sayembara dan Batas Waktu

Denny Indrayana menegaskan bahwa jendela waktu untuk menyerahkan bukti dokumen masih terbuka hingga enam hari ke depan. Total hadiah yang telah terkumpul mendekati angka Rp7 miliar, terdiri dari hampir Rp6 miliar yang sudah masuk ditambah tambahan Rp1 miliar.

“Sayembaranya tinggal 6 hari. Sudah hampir 6 miliar per hari ini, ditambah 1 miliar. Sudah hampir 7 miliar dari GMKR,” kata Denny dikutip dari YouTube Denny Indrayana, Jumat (4/9/2026).

Ia menegaskan bahwa penutupan sayembara akan dilakukan tepat pada tanggal 9 September 2026, tanpa perpanjangan.

“Nah saya akan tutup sayembaranya sampai tanggal 9 September,” katanya.

Tujuan di Balik Tantangan: Kesadaran Publik terhadap Aturan Main

Denny menjelaskan bahwa sayembara ini bukan ditujukan untuk menyerang pribadi Gibran. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran kolektif bahwa setiap calon pemimpin nasional wajib memenuhi persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks pemilihan umum, kualifikasi pendidikan menjadi salah satu prasyarat administratif yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dicalonkan sebagai pejabat negara tertinggi.

“Bukan terkait pribadi Gibran, tapi bagaimana kita menghormati aturan main salah satunya adalah persyaratan calon untuk maju sebagai pemimpin nasional,” ujar Denny.

Pendekatan ini menempatkan isu ijazah bukan sebagai serangan personal, melainkan sebagai ujian terhadap integritas proses seleksi pemimpin. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, persyaratan pendidikan untuk calon wakil presiden diatur dalam ketentuan undang-undang pemilu dan harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum pencalonan disahkan.

Belum Ada Peserta yang Menyerahkan Dokumen

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada satu pun pihak yang mengikuti sayembara dengan menunjukkan dokumen yang dapat menjadi dasar pembuktian bahwa Gibran memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai ketersediaan dan aksesibilitas dokumen tersebut.

“Ada 6 hari lagi, gak tahu akan berapa, tapi sejauh ini tidak ada yang jadi peserta atau menunjukkan apapun dokumen yang menjadi dasar bukti bahwa Gibran punya kualifikasi pendidikan yang secara SLTA atau sederajat,” ujar Denny.

Ketiadaan peserta dalam sayembara bernilai miliaran rupiah ini memperdalam spekulasi publik. Beberapa pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa jika dokumen memang tersedia dan sah, proses pembuktian seharusnya tidak memerlukan insentif finansial sebesar itu. Di sisi lain, pendukung Gibran berargumen bahwa ijazah telah diverifikasi pada tahap verifikasi calon oleh KPU, sehingga pertanyaan ulang terhadap dokumen tersebut bersifat tidak proporsional.

Jalur Hukum yang Akan Ditempuh: Pembatalan Pencalonan, Bukan Impeachment

Setelah sayembara ditutup, Denny Indrayana telah menggarisbawahi langkah hukum yang akan diambil terhadap status Gibran sebagai wakil presiden. Ia secara eksplisit membedakan antara mekanisme pemberhentian dari jabatan (removal from office) melalui jalur impeachment dengan langkah yang akan ditempuh pihaknya.

“Removal from office. Maka jalurnya impeachment. Tetapi yang akan kita lakukan bukan jalur itu,” ujar Denny.

Alih-alih menempuh jalur impeachment yang mensyaratkan proses di hadapan lembaga legislatif dan memiliki ambang batas politik tertentu, Denny menyatakan akan mendorong pembatalan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden atau diskualifikasi calon.

“Yang akan kita lakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden. Diskualifikasi calon,” katanya.

Pendekatan pembatalan pencalonan atau diskualifikasi secara hukum berbeda secara fundamental dari impeachment. Impeachment menyangkut pemberhentian pejabat yang sudah menjabat karena pelanggaran tertentu, sementara pembatalan pencalonan atau diskualifikasi menargetkan keabsahan proses pencalonan itu sendiri. Jika kualifikasi pendidikan terbukti tidak terpenuhi sejak awal, maka pencalonan dapat dinyatakan batal demi hukum, yang secara otomatis menggugurkan mandat jabatan tanpa perlu melalui mekanisme pemberhentian.

Langkah ini, jika berhasil, akan memiliki implikasi konstitusional yang luas karena menyentuh keabsahan proses pemilu 2024. Sebaliknya, jika tidak berhasil, sayembara dan pernyataan hukum yang menyertainya akan menjadi catatan dalam sejarah perdebatan publik mengenai transparansi dokumen pejabat negara.

Konteks Kepuasan Publik

Perkembangan ini tidak berdiri sendiri. Penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 55,1 persen menciptakan ruang wacana yang lebih luas bagi isu-isu tata kelola dan akuntabilitas. Dalam iklim politik yang semakin kritis, pertanyaan mengenai kelengkapan dokumen administratif pejabat negara menjadi bagian dari tuntutan transparansi yang lebih luas, bukan sekadar isu individual.

Enam hari menuju penutupan sayembara menjadi periode penentuan. Apakah akan ada pihak yang menyerahkan dokumen, atau apakah sayembara akan berakhir tanpa klaiman, akan menentukan narasi berikutnya dalam perdebatan publik mengenai keabsahan mandat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.