Hasto Wanti-wanti Demokrasi Bisa Mati Tanpa Kudeta Militer, Tanda-tanda Mulai Terlihat

Hasto Wanti-wanti: Demokrasi Bisa Mati Tanpa Kudeta

Narakabar.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan peringatan keras tentang kondisi demokrasi Indonesia. Dalam orasi kebangsaan yang berlangsung pada hari Minggu, 26 Juli 2026, ia menekankan bahwa Hasto Wanti wanti Demokrasi Bisa mati secara bertahap tanpa memerlukan kudeta militer. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati “30 Tahun Kudatuli” yang diselenggarakan di Kantor DPP PDIP, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Hasto menjelaskan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi tidak selalu berakhir karena serangan mendadak. Sebaliknya, kemunduran terjadi secara perlahan melalui ambisi kekuasaan yang memanfaatkan institusi-institusi demokrasi yang sah. Proses ini sering kali tidak disadari oleh masyarakat karena berlangsung secara legal dan bertahap.

“Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati oleh serbuan sebagaimana terjadi pada Kudatuli, demokrasi mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan,” kata Hasto dalam orasinya.

Tanda-tanda Kematian Demokrasi Mulai Muncul

Menurut Hasto, salah satu indikator utama kemunduran demokrasi adalah hilangnya supremasi hukum. Intervensi terhadap lembaga-lembaga tinggi negara menjadi faktor yang semakin memperburuk kondisi ini. Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai contoh nyata intervensi tersebut.

Keputusan MK yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden dinilai Hasto dibuat semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan pihak tertentu. Ia menyebutkan bahwa kedua tokoh, yaitu Ganjar dan Mahfud MD, menjadi korban dari keputusan tersebut. Perubahan ini dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi semua calon.

“Sebagaimana terjadi terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023 hanya demi melanggengkan kekuasaan. Ini Pak Ganjar jadi korbannya. Sama Pak Mahfud MD,” kata Hasto.

Hasto juga mengutip pandangan Dr. Sukidi, seorang cendekiawan lulusan Harvard, yang menyatakan bahwa demokrasi modern dapat berakhir tanpa melalui kudeta militer. Proses kematian demokrasi ini terjadi secara bertahap, legal, dan memanfaatkan institusi-institusi demokrasi yang sah. Fenomena ini semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Peran PDIP sebagai Partai Penyeimbang

Salah satu tanda lain yang menunjukkan melemahnya demokrasi adalah ketidakhadiran mekanisme check and balances dalam kehidupan politik. Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki peran penting sebagai partai penyeimbang. Ia menyebutkan bahwa Ibu Megawati telah mengirimkan surat resmi yang menjelaskan posisi partai tersebut secara ideologis, konstitusional, serta mekanisme kerjanya.

Perubahan undang-undang yang dilakukan demi kepentingan penguasa juga menjadi pendorong kematian demokrasi. Hasto menilai fenomena ini sedang berlangsung saat ini. Selain itu, ia menyebutkan adanya pelemahan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang juga berdampak pada melemahnya masyarakat sipil. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.

Menyelamatkan Masa Depan Demokrasi

Dalam peringatan “30 tahun Kudatuli”, Hasto menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap masa depan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dengan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan kelompok pro demokrasi lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berkembang.

Upaya menjaga demokrasi memerlukan berbagai langkah konkret. Hasto menyebutkan perlunya memperjuangkan supremasi hukum, kebebasan pers, serta menyediakan ruang ekspresi bagi kelompok-kelompok kritis. Lembaga legislatif dan eksekutif juga harus dijaga agar tetap steril dari intervensi kekuasaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak mati secara perlahan.

Lebih jauh, Hasto menyerukan perubahan kebijakan negara yang lebih berfokus pada transformasi struktural menuju keadilan. Perubahan ini harus mencakup bidang ekonomi, hukum, dan politik dengan sifat yang progresif. Politik moral dan keteladanan politik juga harus selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Hadirin sekalian, itulah pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, pemikiran-pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang saya sampaikan dan saya di sini hanya bertindak sebagai loud speaker dari beliau. Itulah refleksi ideologis Kudatuli,” tandasnya.

Hasto menutup pidatonya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyelamatkan demokrasi Indonesia dari ancaman kematian yang terjadi secara perlahan namun pasti. Dengan kesadaran kolektif, demokrasi dapat terus hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.