KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi meminta agar aksi AMPB 27 Agustus yang semula dijadwalkan di Gedung DPR RI
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan
Narakabar.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi meminta agar aksi AMPB 27 Agustus yang semula dijadwalkan di Gedung DPR RI ditunda sementara. Permintaan itu disampaikan Ketua PP KAMMI, Amri Akbar, dalam konferensi pers pada Jumat (21/8/2026). Langkah ini bukan berarti menolak aspirasi masyarakat, melainkan upaya mengantisipasi risiko kerusuhan yang dinilai dapat menciderai gerakan sipil dan memperburuk stabilitas nasional.
Konteks Permintaan Penundaan
Amri menjelaskan bahwa hak menyampaikan kritik di depan umum tetap menjadi milik setiap warga negara, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Yang menjadi sorotan bukan substansi aspirasi itu sendiri, melainkan momentum dan cara penyampaiannya. Ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia masih dilanda bencana alam, sehingga kondisi nasional perlu diperhitungkan matang sebelum aksi massa digelar di ibu kota.
Pola konfrontatif dalam demonstrasi, menurut Amri, berisiko memancing kelompok lain untuk melakukan tindakan serupa. Ketika benturan antarkelompok masyarakat pecah di jalanan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peserta aksi, tetapi juga oleh warga sekitar yang tidak terlibat langsung. Dalam situasi seperti itu, pesan aspirasi justru tenggelam oleh narasi kekerasan.
“Sehingga kami meminta untuk ditahan dulu, di-hold dulu, sampai dengan masalah prioritas ini kelar sehingga potensi-potensi yang kita khawatirkan dapat sama-sama kita antisipasi dan kita hindari,” ujar Amri dalam konferensi pers, Jumat (21/8/2026).
Bayang-Bayang Penunggangan dan Dinamika di Pati
Kekhawatiran yang dilontarkan KAMMI bukan tanpa landasan fakta. Amri merujuk pada dinamika aksi yang sebelumnya berlangsung di Pati, Jawa Tengah, termasuk tindakan yang dinilai telah melampaui koridor penyampaian aspirasi secara damai. Ketika situasi serupa dibawa ke Jakarta — pusat pemerintahan sekaligus perekonomian nasional — skala konflik berpotensi melonjak secara signifikan dan sulit dikendalikan.
Kehadiran kelompok bersikap konfrontatif, lanjutnya, dapat memicu respons dari pihak berseberangan pandangan. Konflik yang semula bersifat lokal berisiko melebar menjadi persoalan antarkelompok masyarakat secara nasional. Selain itu, derasnya arus informasi di media sosial dinilai mudah disusupi disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian yang dapat memperkeruh suasana dan mempercepat eskalasi.
“Kita tidak ingin gerakan sipil itu ditunggangi dan diciderai oleh gerakan-gerakan kontraproduktif, konfrontatif, ancaman dan intimidasi, serta perusakan fasilitas negara,” tegas Amri.
Baginya, mencegah potensi kerusuhan jauh lebih penting daripada menunggu persoalan terjadi lalu bereaksi. Penundaan sementara, kata Amri, memberi ruang bagi semua pihak untuk merumuskan langkah yang lebih aman, terukur, dan tetap menghormati hak menyampaikan pendapat.
Pesan kepada Mahasiswa: Prioritas Nasional di Atas Segalanya
KAMMI menyatakan tetap mendukung pemberantasan korupsi sebagai agenda jangka panjang yang tidak akan ditinggalkan. Namun, Amri mengingatkan agar mahasiswa tidak tergesa-gesa menentukan momentum aksi. Perjuangan mahasiswa merupakan proses panjang yang tidak akan terselesaikan oleh satu demonstrasi saja, dan memilih waktu yang tepat sama pentingnya dengan memilih isu yang tepat.
Dalam konteks saat ini, ia meminta mahasiswa memprioritaskan penanganan bencana di sejumlah daerah serta pengawalan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Skala prioritas nasional harus menjadi pertimbangan utama sebelum langkah aksi massa diambil, agar kontribusi mahasiswa tetap relevan, konstruktif, dan tidak justru memperburuk situasi yang sudah kompleks.
FAQ
Apakah KAMMI menolak aksi AMPB 27 Agustus? Bukan menolak. Permintaan penundaan bersifat sementara agar potensi kerusuhan dapat diantisipasi sebelum aksi digelar di DPR RI. Aspirasi masyarakat tetap dihormati, hanya saja momentumnya perlu disesuaikan.
Kapan dan oleh siapa permintaan penundaan itu disampaikan? Konferensi pers berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2026, dan disampaikan langsung oleh Ketua PP KAMMI, Amri Akbar, di hadapan awak media.
Apa alasan utama penundaan diminta? Alasan utamanya adalah kekhawatiran aksi ditunggangi kelompok konfrontatif hingga memicu kerusuhan, ditambah kondisi bencana di sejumlah daerah yang
