Key Discussion: Akademisi Binus Ingatkan Gejala Kudeta di Berbagai Negara dan Meluasnya Militer di Jabatan Sipil

Key Discussion: Tanda-Tanda Kudeta dan Peran Militer di Sektor Sipil

Key Discussion – Di Jakarta, 8 Juli 2026, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, akademisi Fakultas Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, memberikan peringatan mengenai potensi kudeta dan peningkatan peran militer dalam jabatan sipil. Ia mengaitkan fenomena ini dengan tanda-tanda kecenderungan militer intervensi dalam proses demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Gejala Kudeta dan Pengaruh Global

Dalam diskusi berjudul “Militer, Bisnis, dan Politik: Pelajaran dari Kudeta di Berbagai Negara,” Zaki menyoroti keluarnya tanda-tanda kecenderungan kudeta yang terjadi di sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menjelaskan bahwa peran militer dalam sektor sipil semakin dominan, yang berisiko mengganggu prinsip supremasi sipil dan kepercayaan internasional terhadap demokrasi Indonesia.

Menurut Zaki, kecenderungan ini bisa diukur dari penempatan prajurit aktif dalam jabatan strategis seperti posisi komisaris BUMN atau lembaga pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa jika tidak diawasi secara ketat, fenomena ini bisa menjadi penyebab krisis stabilitas politik yang berdampak pada kerja sama ekonomi dan kebijakan luar negeri negara.

Konteks ASEAN dan Respon Internasional

Zaki menambahkan bahwa ASEAN, sebagai forum regional, sejak lama menerapkan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota. Namun, perubahan politik di beberapa negara seperti Myanmar memicu respons internasional yang lebih aktif. Contohnya, saat KTT ASEAN dilangsungkan, junta militer Myanmar tidak diizinkan menghadiri acara tersebut setelah menggulingkan pemerintahan sipil.

Ini menjadi bukti bahwa komunitas internasional mulai memperhatikan ketidakseimbangan antara kekuasaan militer dan lembaga sipil. Zaki menekankan bahwa tindakan serupa bisa terjadi di Indonesia jika supremasi sipil tidak dijaga dengan baik. “Key Discussion” menyoroti pentingnya komitmen politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan militer dalam kebijakan pemerintahan.

Potensi Dampak pada Kredibilitas Nasional

Menurut Zaki, pengaruh negatif dari perluasan peran militer di sektor sipil bisa terlihat jelas dalam kredibilitas Indonesia di tingkat internasional. Ia mencontohkan bahwa jika pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan dilakukan secara tidak transparan oleh militer, maka citra Indonesia sebagai negara demokrasi bisa merosot.

Perluasan peran militer ini juga berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan yang bersifat profesional. Zaki menegaskan bahwa TNI sudah menetapkan ruang penugasan yang jelas dalam UU No. 34/2004. Jika ada penempatan militer aktif di posisi strategis tanpa dasar hukum, maka bisa terjadi penggantian kekuasaan yang tidak seharusnya.

Key Discussion dalam diskusi ini juga mengingatkan bahwa masyarakat luas perlu lebih waspada terhadap tanda-tanda kudeta yang muncul di berbagai negara. Zaki menyoroti peran media massa dan akademisi dalam mengawasi dinamika kekuasaan militer, agar tidak terjadi intervensi yang mengancam keseimbangan sistem politik.

Rekomendasi untuk Mencegah Krisis

Zaki menyarankan beberapa langkah untuk mencegah peningkatan peran militer di sektor sipil. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KNHAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, adanya pembatasan peran militer dalam kebijakan ekonomi dan politik sipil, agar tidak mengganggu fungsi lembaga pemerintahan yang bertugas secara profesional.

Key Discussion juga menyoroti perlunya konsistensi dalam implementasi prinsip supremasi sipil, seperti yang tercantum dalam UU TNI dan peraturan lainnya. Zaki menekankan bahwa jika penyelenggaraan pemerintahan tidak dijaga dengan baik, maka kekuasaan militer bisa terus berpindah ke posisi sipil, memicu risiko kudeta yang tidak terduga.