Key Issue: 80 Tahun Polri: Reformasi Dinilai Jalan di Tempat, Pergantian Kapolri Dianggap Mendesak

Key Issue: Reformasi Polri 80 Tahun Dinilai Jalan di Tempat, Pergantian Kapolri Mendesak

Key Issue – Dalam peringatan 80 tahun keberadaan Polri, kritik terhadap reformasi yang berlangsung hingga kini semakin memuncak. Key Issue terkait kinerja kepolisian dinilai belum memberikan hasil signifikan, dengan banyak pihak menganggap bahwa pergantian Kapolri menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik. Sejumlah analis menyoroti kebutuhan perubahan struktural agar institusi ini dapat memperkuat profesionalisme dan menjauhkan diri dari pengaruh kekuasaan politik.

Key Issue: Kepercayaan Publik yang Terus Merosot

Kritik terhadap Polri semakin intens karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini mulai menurun. Sejak peristiwa kerusuhan Agustus 2025, publik mulai mempertanyakan efektivitas Polri sebagai penegak hukum. Key Issue ini menunjukkan bahwa reformasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam memperbaiki citra lembaga yang selama ini dianggap terlalu terkait dengan kekuasaan politik.

“Kepercayaan itu sudah mengalami keruntuhan sejak peristiwa kerusuhan Agustus 2025,” ujarnya.

Key Issue: Profesionalisme dan Etika Kepolisian

Profesionalisme Polri menjadi fokus utama dalam upaya reformasi. Key Issue yang diangkat oleh Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII, Masduki, menekankan bahwa institusi kepolisian harus memulihkan integritas dan etika kerja. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perekrutan serta promosi personel.

“Polri menguatkan kembali profesionalismenya, tidak lagi menjadi alat kekuasaan partisan, tidak lagi menjadi instrumen kekuasaan yang represif. Tapi seperti slogannya Polri, dia harus kembali ke masyarakat, dia harus untuk masyarakat dan bersama masyarakat,” pungkasnya.

Key Issue: Peran Kapolri sebagai Simbol Reformasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang baru saja mengakhiri masa jabatannya, menjadi bahan evaluasi dalam perjalanan reformasi Polri. Key Issue ini menunjukkan bahwa perubahan kepala polisi tidak hanya mengubah struktur, tetapi juga membawa pergeseran paradigma dalam cara lembaga ini berinteraksi dengan masyarakat. Masduki menegaskan bahwa regenerasi kepolisian perlu menciptakan sistem meritokrasi yang lebih transparan.

Key Issue: Kebijakan Revisi UU Polri

Revisi Undang-Undang Polri dinilai memperkuat posisi elit politik dalam sistem kepolisian. Key Issue ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut justru memberi keistimewaan kepada personel yang memiliki koneksi kuat dengan pihak pemerintah. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa Polri bisa menjadi alat kontrol yang tidak lagi berpijak pada prinsip layanan masyarakat.

“Publik melihat bahwa Polri ini semakin mendapat keistimewaan, sementara keistimewaan itu berasal dari elit politik, dari Prabowo, dari oligarki. Jadi prinsipnya, Polri harus kembali bersama masyarakat, bukan bersama oligarki,” kata Masduki.

Key Issue: Langkah Pemulihan Reputasi Polri

Untuk memulihkan reputasi Polri, beberapa pihak menyarankan adanya audit menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut. Key Issue ini mencakup rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang belum sepenuhnya terealisasi. Reformasi yang lebih dalam diperlukan untuk menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat hubungan dengan publik.

Keberhasilan reformasi Polri tidak hanya bergantung pada perubahan kepala lembaga, tetapi juga pada konsistensi kebijakan yang diterapkan. Key Issue ini menjadi bahan perdebatan publik, dengan harapan pergantian Kapolri akan membawa perubahan yang lebih signifikan dalam jangka panjang. Masyarakat menantikan langkah konkret untuk memastikan bahwa Polri benar-benar menjadi pelindung rakyat, bukan hanya alat kekuasaan.