Key Strategy: Calon Manajer Kopdes Berhak Tolak Latsarmil, Tak Boleh Didiskualifikasi

Key Strategy: Calon Manajer Kopdes Boleh Tolak Latsarmil

Key Strategy – Dalam rangka memperkuat kebijakan nasional, Key Strategy memperhatikan pentingnya program pelatihan dasar militer (Latsarmil) yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, menurut Andi Widjajanto, Nasionalis Senior dari LAB 45, pelatihan ini dinilai keluar dari wewenang resmi Kementerian Pertahanan. Ia menekankan bahwa program Latsarmil tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan harus diintegrasikan dalam kerangka bela negara.

Legal Framework dan Wewenang Kementerian

Andi Widjajanto menjelaskan bahwa pelatihan koperasi seharusnya diatur oleh kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, berdasarkan prinsip sukarela dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan. Menurutnya, Kementerian Pertahanan memiliki mandat untuk mengurus komponen cadangan, tetapi tidak seharusnya mengatur pelatihan untuk calon manajer koperasi. “Key Strategy ini menekankan bahwa pelatihan kemiliteran untuk pengurus koperasi harus berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan dipaksa,” tutur Andi.

Andi menyoroti bahwa keikutsertaan calon manajer KDMP dalam program Latsarmil terkesan dianggap sebagai kewajiban, padahal mereka memiliki hak untuk menolak. Ia menambahkan bahwa Latsarmil yang dijalankan Kementerian Pertahanan tidak mencerminkan kebijakan yang terpadu, karena tidak ada keterlibatan aktif dari sektor ekonomi desa. “Key Strategy ini menjadi contoh bagaimana kesenjangan wewenang bisa memengaruhi keberhasilan program,” ujarnya.

Proses Penjuruan dan Kontroversi

Menurut Andi, urusan tata kelola ekonomi desa dan kelembagaan koperasi seharusnya berada di bawah wewenang kementerian teknis, bukan institusi militer. Ia menyoroti bahwa koperasi desa, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, tidak memiliki keselarasan dalam penjuruan. “Key Strategy menekankan bahwa jika pelatihan kemiliteran dilakukan, itu harus dilakukan secara sukarela, bukan sebagai syarat wajib untuk menjadi manajer koperasi,” tambahnya.

Andi juga mengkritik ketidakjelasan sektor yang seharusnya memimpin program pelatihan ini. Ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki peran spesifik dalam bela negara, sementara koperasi desa membutuhkan dukungan dari lembaga yang lebih relevan. “Key Strategy ini menunjukkan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih baik antarlembaga agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya dalam acara Srawung Demokrasi 12 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, masyarakat negara yang telah menempuh pendidikan formal, termasuk materi kewarganegaraan, secara hukum dianggap telah memenuhi kewajiban bela negara. “Key Strategy ini menegaskan bahwa tidak bisa dipaksa lagi untuk bentuk bela negara lain, tetapi calon manajer koperasi tetap berhak menolak jika tidak merasa nyaman,” lanjut Andi. Ia menambahkan bahwa pelatihan kemiliteran harus menjadi opsi, bukan paksaan.

Andi Widjajanto menekankan bahwa konsep bela negara bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti wajib militer, latihan dasar militer, pengabdian profesi, atau pendidikan kewarganegaraan. Namun, dalam kasus pelatihan KDMP, pelatihan kemiliteran dinilai tidak relevan dengan tujuan utama koperasi desa, yaitu meningkatkan kekuatan ekonomi lokal. “Key Strategy ini memberikan panduan bahwa program pelatihan harus disesuaikan dengan fungsi organisasi yang menurutnya,” jelasnya.

Key Strategy juga menyoroti bahwa keikutsertaan dalam program Latsarmil berdampak pada kemandirian masyarakat. Jika calon manajer koperasi wajib mengikuti pelatihan militer, itu bisa memperkuat dominasi institusi pertahanan dalam pengambilan keputusan ekonomi desa. “Key Strategy ini menekankan pentingnya mengembalikan otonomi kepada masyarakat, agar mereka bisa memilih bentuk bela negara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkas Andi.