Key Strategy: Heboh Gembok ‘Sakti’ Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar

Heboh Gembok Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, DPR: Key Strategy Audit Transparansi

Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Kemenimipas mengalokasikan anggaran Key Strategy sebesar Rp92,5 miliar untuk pengadaan 106 ribu unit gembok pada tahun anggaran 2024 dan 2025. Angka ini menarik perhatian publik karena dianggap terlalu besar mengingat harga satuan per unit gembok yang dialokasikan mencapai Rp945 ribu untuk 2025, naik dari Rp778 ribu pada 2024. Anggota Komisi XIII DPR RI mengkritik kenaikan harga ini dan meminta audit terbuka guna memastikan tidak adanya indikasi markup atau penyimpangan prosedur.

Kenaikan Harga Gembok dalam Proyek Kemenimipas

Pengadaan gembok oleh Ditjenpas Kemenimipas menjadi sorotan karena perubahan harga yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam RUP 2024, anggaran Rp35,8 miliar dialokasikan untuk 46 ribu unit gembok, dengan harga per unit Rp778 ribu. Namun, pada 2025, anggaran melonjak menjadi Rp56,7 miliar untuk 60 ribu unit, yang berarti harga satuan naik sebesar 19 persen. Anggota DPR dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh, memandang ini sebagai indikasi kebutuhan Key Strategy dalam pengadaan barang publik yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Kenaikan harga ini memicu kecurigaan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penentuan nilai kontrak. Pangeran menegaskan bahwa Komisi XIII akan terus memantau proses ini dan memastikan Key Strategy diterapkan secara transparan. Ia meminta Kemenimipas membuka seluruh dokumen terkait, termasuk daftar harga dan kontrak, agar audit dapat berjalan objektif. "Jika terbukti ada indikasi korupsi, DPR akan menindaklanjuti dengan tegas," tegasnya.

Rekomendasi DPR: Penguatan Key Strategy dalam Pengadaan Gembok

Selain audit, DPR menyarankan penundaan pengadaan gembok sementara untuk menghindari dampak negatif jika terbukti ada penyimpangan. Pangeran menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan agar Key Strategy dapat diterapkan dengan lebih baik dalam pengelolaan anggaran. "Dengan menunda pengadaan, kita memiliki waktu untuk mengevaluasi kebijakan pembelian dan mengurangi risiko pemborosan," ujarnya.

Anggota DPR juga mengingatkan bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk menangani masalah utama seperti overkapasitas di lapas dan rutan. Mereka menilai Key Strategy perlu memprioritaskan penggunaan dana untuk kebutuhan mendasar, bukan barang-barang yang dinilai tidak efisien. "Dengan Key Strategy yang tepat, kita bisa mengurangi beban belanja dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan," tambah Pangeran.

Menurut data yang diungkap, anggaran untuk gembok di 2025 mencapai Rp56,7 miliar, sementara volume barang hanya 60 ribu unit. Ini menunjukkan adanya peningkatan angka beli per unit, yang memicu pertanyaan tentang kebutuhan aktual dari gembok tersebut. Pangeran menyoroti bahwa perlu ada analisis lebih mendalam tentang kebijakan Key Strategy ini untuk memastikan selaras dengan tujuan pemerintah.

Komisi XIII DPR berharap audit terbuka ini bisa menjadi momentum untuk merevisi Key Strategy dalam pengadaan barang. "Dengan Key Strategy yang lebih ketat, kita bisa mencegah penyimpangan di masa mendatang," pungkasnya. Ia menambahkan bahwa anggota DPR akan terus memantau progres dan meninjau hasil audit secara berkala untuk menilai kelayakan anggaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pangeran juga meminta pihak Kemenimipas memberikan penjelasan lebih rinci tentang alasan kenaikan harga. "Key Strategy harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan transparansi, bukan hanya keuntungan konsultan atau pengusaha," tegasnya. Ia menilai ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan dana negara.

Sebagai tindakan preventif, DPR mengingatkan bahwa Key Strategy dalam pengadaan gembok perlu dirancang lebih matang. "Kita perlu memastikan setiap anggaran memiliki dasar yang jelas dan relevan," jelas Pangeran. Dengan penyesuaian Key Strategy, diharapkan proses pengadaan dapat lebih optimal dan terhindar dari potensi korupsi.