KPK Sita Rp 800 Juta yang Dikembalikan Hercules, Diduga Terkait Pengelolaan Lahan Summarecon

KPK Sita Rp800 Juta yang Dikembalikan Hercules dalam Penyidikan Lahan Bogor

Narakabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp800 juta yang diserahkan Rosario de Marshall alias Hercules melalui penasihat hukumnya pada Jumat, 16 Oktober 2026. Penyerahan dilakukan langsung kepada penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dana tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyidik mendalami dugaan bahwa uang itu diterima Hercules dalam rangka proses pengurusan lahan, termasuk pembukaan blokir dan penerbitan Hak Guna Bangunan atau HGB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan setelah uang dikembalikan kepada lembaga antirasuah melalui kuasa hukum Hercules. Dalam perkara ini, Hercules disebut dengan inisial HRM.

“Hari ini penyidik melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp800 juta yang diserahkan oleh PH dari Saudara HRM yang diserahkan secara langsung oleh HRM melalui PH-nya kepada penyidik di Gedung KPK Merah Putih,” kata Budi di Gedung KPK, Jumat (16/10/2026).

Dugaan Terkait Pengurusan HGB

KPK menduga uang Rp800 juta tersebut berasal dari PT Summarecon Agung Tbk atau SMC. Dugaan itu berkaitan dengan kepentingan pengelolaan tanah perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor.

Lahan yang menjadi bagian dari penyidikan disebut terkait tahapan pembukaan blokir serta pengurusan HGB. Hak Guna Bangunan merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengurusan tersebut, penyidik menduga terdapat praktik suap yang melibatkan PT Summarecon Agung dan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dugaan itu masih menjadi bagian dari pendalaman perkara oleh KPK.

“Di mana uang tersebut diduga diterima Saudara HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan PT SMC yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Yang mana lahan tersebut kemudian dalam proses pembukaan blokir dan pengurusan HGB terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan oleh PT SMC kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi.

Penyitaan uang hasil pengembalian merupakan salah satu tindakan penyidik untuk mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan perkara. Langkah ini memungkinkan asal-usul dana, alur penyerahan, serta kaitannya dengan peristiwa yang tengah diselidiki diperiksa lebih jauh dalam proses hukum.

KPK Nilai Pengembalian Dana sebagai Sikap Kooperatif

KPK memandang pengembalian Rp800 juta itu sebagai sikap kooperatif dari Hercules. Budi menyatakan tindakan tersebut dinilai mendukung upaya penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani.

Penilaian itu tidak serta-merta menghentikan proses penyidikan. Pengembalian uang tetap akan diuji bersama keterangan saksi, dokumen, dan bukti lain yang dikumpulkan penyidik untuk memperoleh gambaran utuh mengenai perkara.

“Tentu kami memandang ini adalah bentuk sikap-sikap kooperatif dan dukungan terhadap KPK dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dalam perkara korupsi, kerja sama dari pihak yang dimintai keterangan dapat membantu penyidik menelusuri jalannya transaksi dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, penetapan keterkaitan seseorang dengan perkara tetap bergantung pada hasil pembuktian yang dilakukan KPK.

KPK juga masih membuka kemungkinan adanya pengembangan penyidikan. Pendalaman tidak hanya diarahkan pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga pada kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang relevan.

Penyidikan Masih Berjalan

Budi menegaskan penyidik akan mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. KPK ingin memastikan apakah dugaan perbuatan pidana berhenti pada pihak yang sudah menjadi tersangka atau justru melibatkan pihak lain.

“Sehingga penyidik nanti juga akan membuka bagaimana perkara ini secara terang, bagaimana kemudian pihak-pihak yang kemudian diduga terkait apakah berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian masih ada pengembangan,” kata Budi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan masih berada dalam tahap aktif. KPK akan menelusuri hubungan antara pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor, proses administrasi pertanahan, dugaan penerimaan uang, serta pihak-pihak yang mempunyai peran dalam rangkaian peristiwa itu.

Kasus ini menempatkan proses administrasi pertanahan sebagai salah satu titik penting penyidikan. Pengurusan pembukaan blokir dan HGB pada dasarnya membutuhkan prosedur yang jelas, sehingga dugaan adanya imbalan kepada oknum di lembaga pertanahan menjadi perhatian dalam pengungkapan perkara.

Publik masih perlu menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui perkembangan perkara, termasuk kemungkinan tambahan bukti atau pihak yang dimintai pertanggungjawaban. KPK belum menyampaikan rincian lebih jauh mengenai hasil pendalaman setelah penyitaan uang tersebut.

“Nanti kita sama-sama tunggu progresif dari penyidikan perkara ini,” tuturnya.

Untuk saat ini, uang Rp800 juta yang dikembalikan melalui penasihat hukum Hercules telah diamankan sebagai barang sitaan KPK. Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan guna memperjelas dugaan aliran dana dan keterkaitannya dengan pengelolaan lahan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor.