Lansia Tembus 34 Juta Jiwa! Pelayanan Sosial Perlu Diubah, Jangan Cuma Jadi Objek Bansos

Perlindungan Lansia Perlu Disiapkan Sejak Sekarang

Narakabar.com – Indonesia menghadapi perubahan demografi yang semakin nyata seiring bertambahnya jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas. Kelompok lansia kini mencapai sekitar 34,9 juta jiwa atau 11,97 persen dari seluruh populasi. Angka tersebut membuat kebutuhan akan sistem pelayanan yang lebih menyeluruh tidak lagi dapat diperlakukan sebagai persoalan jangka panjang semata.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, meminta pemerintah segera membangun perlindungan dan layanan yang mampu menjawab kebutuhan lansia secara utuh. Ia menilai pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia akan membawa konsekuensi besar bagi layanan kesehatan, jaminan sosial, perawatan jangka panjang, serta pencegahan kekerasan dan penelantaran.

Data Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besarnya kelompok lansia saat ini. Pada 2045, jumlahnya diperkirakan berada di kisaran 50 juta hingga 65 juta orang, atau sekitar seperlima dari total penduduk Indonesia. Perubahan komposisi usia ini menuntut kesiapan kebijakan sebelum tekanan terhadap layanan publik semakin besar.

“Angka ini menunjukkan bahwa persoalan lanjut usia bukan persoalan yang bisa kita tunda,” ujar Kariyasa, Selasa (29/9/2026).

Bukan Hanya Penerima Bantuan Sosial

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia dinilai perlu melampaui pendekatan bantuan sosial bagi lansia miskin. Bantuan tunai dan dukungan ekonomi memang penting, tetapi kebutuhan lansia tidak berhenti pada persoalan pendapatan.

Lansia memiliki hak untuk hidup aman, sehat, dihormati, dan tetap terlibat dalam lingkungan sosialnya. Karena itu, rancangan kebijakan perlu melihat mereka sebagai warga negara yang memiliki pengalaman, kemampuan, kebutuhan berbeda-beda, dan ruang untuk tetap berkontribusi.

“Lansia bukan sekadar objek yang harus dibantu, tetapi warga negara yang memiliki hak, martabat, potensi dan kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial,” tegasnya.

Pendekatan seperti ini penting karena kondisi setiap orang lanjut usia tidak sama. Ada yang masih mandiri dan aktif bekerja atau berkegiatan di masyarakat. Ada pula yang memerlukan pendampingan rutin akibat keterbatasan fisik, disabilitas, masalah kesehatan, atau tidak adanya anggota keluarga yang dapat merawat. Pelayanan tidak seharusnya semata-mata ditentukan oleh riwayat pekerjaan maupun tingkat kemampuan ekonomi.

Kondisi kesehatan, kapasitas untuk menjalani aktivitas sehari-hari, kebutuhan perawatan, situasi tempat tinggal, dan dukungan sosial perlu menjadi bagian dari penilaian. Dengan cara itu, kebijakan dapat menjangkau lansia secara lebih adil dan sesuai kebutuhan nyata.

Perawatan Jangka Panjang Menjadi Kebutuhan Penting

Kariyasa menekankan perlunya sistem perawatan jangka panjang yang dapat diakses masyarakat. Sistem tersebut mencakup layanan geriatri, rehabilitasi, dukungan kesehatan mental, perawatan di rumah, layanan berbasis komunitas, hingga perawatan paliatif.

Kebutuhan ini akan semakin relevan ketika jumlah lansia meningkat. Bagi keluarga, perawatan anggota keluarga lanjut usia sering kali memerlukan waktu, biaya, informasi, dan akses layanan yang tidak selalu tersedia. Layanan yang terhubung dari tingkat komunitas hingga fasilitas kesehatan dapat membantu lansia tetap memperoleh pendampingan tanpa harus menunggu masalah kesehatan atau sosial memburuk.

“Jangan sampai persoalan lansia baru mendapatkan perhatian ketika sudah berada dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Perhatian lebih awal juga dapat mencakup langkah pencegahan. Lansia perlu terlindungi dari kekerasan, pengabaian, diskriminasi, eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan aset, serta berbagai bentuk penipuan. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi di lingkungan terdekat maupun melalui praktik yang memanfaatkan kerentanan seseorang.

Perlindungan yang efektif membutuhkan jalur pengaduan yang mudah, petugas yang memahami kebutuhan lansia, serta koordinasi antarlembaga. Keluarga dan masyarakat juga memegang peran penting dalam mengenali tanda penelantaran atau tekanan ekonomi yang dialami anggota keluarga lanjut usia.

Data Terpadu dan Peran Daerah

Perencanaan layanan akan sulit berjalan baik tanpa data yang memadai. Pemerintah didorong menyiapkan data lansia yang terintegrasi, bukan hanya daftar jumlah penduduk berdasarkan usia. Informasi tentang kondisi kesehatan, keadaan sosial ekonomi, tingkat kemandirian, disabilitas, kepesertaan jaminan sosial, dan kebutuhan perawatan juga diperlukan agar program dapat disusun secara tepat.

Data yang lebih lengkap akan membantu pemerintah mengenali kelompok lansia yang membutuhkan pendampingan paling cepat. Hal ini juga dapat mencegah kebijakan yang terlalu umum, padahal kebutuhan warga lanjut usia di setiap daerah bisa sangat berbeda.

Selain data, pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dibuat jelas. Aturan nasional harus dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar tersedia di tingkat lokal. Daerah memerlukan kewenangan yang tegas, standar pelayanan yang dapat diterapkan, serta dukungan anggaran yang cukup.

“RUU ini harus membangun pembagian tanggung jawab yang jelas antara pusat dan daerah,” katanya.

Dengan proyeksi jumlah lansia yang terus bertambah menuju 2045, pembangunan sistem perlindungan tidak dapat menunggu sampai tekanan sosial dan layanan kesehatan meningkat. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia diharapkan menjadi landasan untuk mengubah cara negara memandang penuaan: bukan sebagai beban yang baru ditangani saat krisis, melainkan fase kehidupan yang harus dijamin hak, martabat, keamanan, dan kualitas hidupnya.