Latest Program: Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat

Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat

Latest Program – Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI mengadakan penugasan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk memberikan pendampingan di 178 Sekolah Rakyat selama periode 3 hingga 8 Agustus 2026. Program ini dirancang untuk memperkuat aspek kemandirian siswa dan mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

Wakil Menteri Sosial menyatakan bahwa peran taruna dalam kegiatan ini bersifat pendamping, bukan pengganti dari para guru. Mereka ditugaskan untuk membantu proses belajar mengajar di luar ruang kelas, terutama dalam pembinaan kehidupan berasrama.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara profesionalisme pendidikan sipil dan pendekatan pedagogis yang humanis. Mereka mempertahankan bahwa Sekolah Rakyat seharusnya tetap menjadi wadah pendidikan yang berlandaskan prinsip inklusif dan pemberdayaan sosial.

Perspektif DPR Terhadap Pemenuhan Tujuan Program

Program bimbingan keasramaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari di setiap lokasi. Dalam penugasan ini, para taruna Akmil diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam upaya meningkatkan keterampilan sosial siswa.

Menanggapi rencana ini, anggota DPR dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa meskipun penguatan karakter peserta didik penting, pendidikan nasional harus tetap dijaga dalam koridor profesional yang jelas.

“Sekolah Rakyat dibangun untuk memperluas akses pendidikan dan pemberdayaan sosial. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus tetap berlandaskan prinsip pendidikan yang humanis dan berpusat pada peserta didik,” ungkap Kariyasa Adnyana dalam pernyataannya, Jumat (3/7/2026).

Kariyasa juga menanggapi kritik dari SETARA Institute yang mengkhawatirkan keambiguan antara ranah sipil dan militer dalam program ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan peran institusi diatur sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Legislator Bali ini menambahkan bahwa pendidikan nasional seharusnya dikelola oleh para pendidik dan tenaga kependidikan yang ahli. “Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung penguatan karakter peserta didik. Namun, pembentukan karakter itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat, yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan nasional,” tambahnya.

Bupati Purwakarta Minta Maaf Soal Lagu ‘Lalaki Langit’, Bantah Rendahkan Wanita

Kariyasa menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme setiap lembaga negara sesuai dengan tugasnya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan batasan yang jelas antara pendidikan sipil dan pertahanan negara agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan resistensi atau kegelisahan di tengah publik. Kita ingin Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar yang nyaman, partisipatif, dan mampu memberdayakan masyarakat rentan,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memantau pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Mereka berharap program ini tetap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan menjadikan kesejahteraan peserta didik sebagai prioritas utama.