Latest Program: PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG Permintaan Transparansi untuk Pastikan Keterlibatan Kader Partai Latest Program
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
Permintaan Transparansi untuk Pastikan Keterlibatan Kader Partai
Latest Program – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data transparansi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan demi memastikan tidak ada kader partai yang memperoleh keuntungan pribadi selama program tersebut dijalankan.
Surat yang dikeluarkan pada 22 Juni 2026 bertujuan mengungkap keterlibatan anggota partai dalam proyek nasional ini. PDI Perjuangan ingin melakukan verifikasi untuk menjaga integritas organisasi serta memperkuat disiplin internal partai.
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto. Dalam dokumen tersebut, PDIP merujuk pada instruksi internal sebelumnya (Nomor: 940/IN/DPP/II/2026), yang melarang kader partai di tiga pilar—struktur partai, legislatif, dan eksekutif—dari mencari keuntungan finansial atau materi dari MBG.
“Permohonan ini berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang,” tulis petikan surat tersebut, dikutip Suara.com, Selasa (30/6/2026).
DPP PDI Perjuangan menilai perlu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan kader partai. Tujuannya adalah menjaga standar etika serta disiplin dalam program-program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Buntut Dugaan Intimidasi Dokter Icha, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Veronika Lake
Selain permintaan data MBG, PDIP juga menyebutkan adanya kasus dugaan intimidasi terhadap dokter Icha. Akibatnya, anggota DPRD TTU Veronika Lake ditetapkan sebagai tidak aktif. Langkah ini menunjukkan komitmen partai dalam memastikan fungsi pengawasan kader dilakukan secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang.
Dalam surat yang sama, PDI Perjuangan meminta BGN menyediakan informasi tentang:
- Daftar nama individu, badan usaha, yayasan, atau koperasi yang terlibat dalam MBG dan diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai.
- Bentuk partisipasi pihak-pihak tersebut dalam program.
- Data pendukung tambahan yang relevan untuk penegakan disiplin partai.
DPP PDIP menegaskan bahwa data yang diminta akan digunakan secara internal, khusus untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program strategis nasional. Seluruh proses tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
