Latest Program: Prabowo Bongkar Upaya Jual PT PAL, Pindad, dan PT DI ke Asing: Saya Larang!

Latest Program: Prabowo Larang Penjualan Perusahaan Pertahanan ke Asing

Latest Program – Dalam pidato terbaru di acara peresmian Bendungan Meninting, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menegaskan kebijakan pemerintah untuk mencegah penjualan perusahaan pertahanan strategis kepada pihak asing. Ini menjadi bagian dari upaya besar dalam Latest Program yang bertujuan memperkuat sektor pertahanan dalam negeri.

Perusahaan Pertahanan Lokal: Fokus Utama Latest Program

Latest Program secara khusus menyoroti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebagai elemen penting dalam pembangunan industri pertahanan nasional. Prabowo menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi perusahaan-perusahaan ini dari ancaman penjualan ke luar negeri, karena dianggap vital dalam menjaga kemandirian pertahanan negara.

“Saya ingin mengingatkan bahwa sektor pertahanan adalah tulang punggung kekuatan nasional. Dengan Latest Program, kita pastikan perusahaan-perusahaan ini tidak diserahkan ke pihak asing,”

tegas Prabowo dalam acara tersebut.

Prabowo menjelaskan bahwa tiga perusahaan tersebut memiliki kemampuan produksi yang telah meningkat, termasuk PT PAL yang berhasil membangun kapal perang dan kapal selam, serta PT Pindad yang memperoleh kontrak produksi senjata dari negara-negara kawasan. Ia juga mengingatkan bahwa penjualan ke asing bisa mengurangi kendali pemerintah terhadap industri strategis.

Upaya Penutupan BUMN Tidak Efisien

Latest Program tidak hanya fokus pada perusahaan pertahanan, tetapi juga melibatkan strategi efisiensi di sektor BUMN. Pemerintah menargetkan penutupan 800 BUMN tidak efisien hingga akhir tahun 2026, termasuk 240 yang sudah ditutup sejak awal pemerintahan Prabowo. Rencananya, jumlah penutupan akan mencapai 250 pada Juli 2026.

“Dari gaji direksi hingga overhead, kita telah menghemat hampir 70 triliun rupiah. Latest Program ini membantu memperbaiki pengelolaan dana negara,”

jelas Prabowo. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Dalam masa pemerintahannya, Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah BUMN yang tidak efisien berkurang dari 1077 perusahaan menjadi 800. Ia menilai angka tersebut terlalu besar dan perlu diperbaiki melalui reformasi struktural dalam Latest Program.

Latest Program juga memberikan peluang bagi perusahaan pertahanan lokal untuk berkembang lebih cepat. Dengan membatasi ketergantungan pada investasi asing, pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi sektor dalam negeri yang lebih terarah.

Perusahaan Strategis dan Kemajuan Teknologi

Prabowo menyebut bahwa peningkatan kinerja PT PAL, Pindad, dan PT DI menjadi bukti sukses dari Latest Program. Ia menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini kini mampu memproduksi senjata canggih dan alat-alat pertahanan dengan standar internasional.

“Latest Program mengarahkan perusahaan pertahanan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kita tidak hanya melindungi perusahaan, tapi juga mengembangkan kemampuan teknologi dalam negeri,”

ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa hasil penjualan BUMN yang tidak efisien akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, termasuk industri pertahanan.

Dengan Latest Program, pemerintah berharap mengurangi risiko kebocoran dana negara melalui operasi BUMN yang tidak optimal. Prabowo juga mengungkapkan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam hal pertahanan dan ekonomi.