Main Agenda: BP Taskin Dinilai Cuma Bagi-Bagi Jabatan, Celios Usulkan Dilebur ke Kementerian

Main Agenda: BP Taskin Dinilai Tumpang Tindih, Celios Usulkan Dilebur ke Kementerian

Main Agenda – Dalam Main Agenda, Direktur Celios, Wahyudi Askar, menyoroti kritik terhadap fungsi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang dinilai tumpang tindih dengan lembaga pemerintahan lain. Menurutnya, BP Taskin perlu diperbaiki atau dilebur ke kementerian yang lebih relevan untuk meningkatkan efisiensi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Wahyudi menjelaskan bahwa BP Taskin sering dikaitkan dengan kegiatan pendelegasian jabatan politik, bukan fokus pada program kebijakan yang konkret. “BP Taskin itu secara politik hanya bagi-bagi jabatan. Mereka kurang memiliki instrumen dan anggaran yang cukup untuk menggerakkan program percepatan,” katanya dalam wawancara dengan Suara.com, Kamis (18/6/2026).

Pengaruh Kritik terhadap Program Nasional

Kritik terhadap BP Taskin tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga mengganggu keberhasilan program nasional dalam mengurangi angka kemiskinan. Wahyudi menambahkan bahwa selama ini, lembaga ini lebih dikenal sebagai alat untuk mengelola jabatan, bukan sebagai penyelesaian masalah secara efektif.

“Main Agenda memberikan sinyal bahwa BP Taskin perlu direformasi. Jika tidak, maka pemerintah akan terus dikelilingi oleh lembaga yang kurang produktif,” ujarnya. Ia menekankan bahwa tidak adanya dampak nyata dari BP Taskin membuat keberadaannya menjadi pertanyaan.

Perbandingan dengan Lembaga Lain

Dalam analisisnya, Wahyudi membandingkan BP Taskin dengan Kementerian Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurutnya, keduanya memiliki fungsi yang lebih spesifik dan kompeten dalam mengelola kebijakan sosial serta perencanaan strategis.

“Jika BP Taskin dilebur ke Kementerian Sosial, maka mereka bisa lebih fokus pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Bappenas bisa menjadi tempat untuk mengkoordinasikan kebijakan makro, termasuk pengalokasian anggaran,” jelas Wahyudi. Ia menambahkan bahwa selama ini, BP Taskin tidak mampu menyajikan hasil nyata yang bisa diukur.

Evaluasi Kinerja Kepala BP Taskin

Kritik terhadap BP Taskin juga melibatkan kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, yang menjabat sebagai Kepala BP Taskin. Wahyudi menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi kinerja Budiman, terutama setelah kontroversi yang muncul saat ia berdiskusi dengan mahasiswa.

“Main Agenda memperhatikan bahwa kontroversi ini memberikan tekanan politik terhadap kabinet. Jadi, pemerintah harus mengevaluasi tidak hanya kinerja lembaga, tetapi juga dampak dari kepemimpinan Budiman terhadap program nasional,” ujarnya. Ia berharap evaluasi ini bisa membuka ruang untuk perubahan struktur yang lebih efektif.

Potensi Perubahan Struktur Lembaga

Dalam rekomendasinya, Wahyudi menyarankan bahwa BP Taskin bisa diubah menjadi bagian dari kementerian yang lebih relevan. “Jadi, sebaiknya dievaluasi lagi, mungkin dilebur ke Kementerian Sosial atau Bappenas. Itu jauh lebih baik dari pada terus menjadi lembaga yang tidak bermakna,” tuturnya.

Menurutnya, penggabungan BP Taskin ke dalam kementerian akan membantu koordinasi kebijakan dan menekan potensi tumpang tindih. “Dengan demikian, Main Agenda bisa menjadi sinyal penting untuk reformasi birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil,” pungkas Wahyudi.

Kontribusi BP Taskin dalam Rangka Main Agenda

Wahyudi juga mengingatkan bahwa BP Taskin seharusnya memiliki kontribusi nyata dalam penurunan angka kemiskinan. “Jika tidak ada capaian yang terukur, maka Main Agenda perlu menyoroti bahwa lembaga ini tidak memenuhi tujuannya,” katanya.

Dalam wawancara, ia menambahkan bahwa keberhasilan BP Taskin tergantung pada kemampuan struktur organisasi dan kebijakan yang diimplementasikan. “Main Agenda adalah cara untuk mengingatkan pemerintah bahwa BP Taskin perlu diberikan kesempatan baru untuk berkinerja lebih baik,” tuturnya. Dengan rekomendasi ini, Wahyudi berharap adanya perbaikan dalam sistem penanggulangan kemiskinan nasional.