Main Agenda: Ray Rangkuti Endus Indikasi Kudeta Merambat di Indonesia, Apa Bahayanya?

Ray Rangkuti: Kudeta Merambat Berpotensi Ancam Stabilitas Indonesia

Main Agenda – Ray Rangkuti, analis politik, mengungkapkan adanya indikasi kudeta merambat yang semakin mengemuka di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan militer tidak lagi terbatas pada pemerintahan militer tradisional, tetapi mulai memengaruhi berbagai sektor kehidupan nasional. Menurutnya, kudeta merambat adalah bentuk dominasi militer yang terjadi secara perlahan melalui pengaruh dan kontrol terhadap institusi sipil, tanpa melibatkan penggunaan senjata langsung.

Perkembangan Militerisme di Indonesia

Dalam diskusi di Jakarta, Rabu (8/7/2026), Ray menjelaskan bahwa kudeta merambat mencerminkan pergeseran paradigma politik. Kini, militer tidak hanya menguasai aspek pertahanan, tetapi juga menjadi pengukur keberhasilan segala kebijakan, mulai dari pengelolaan ekonomi hingga penegakan hukum. “Kudeta dalam era modern disebut kudeta merambat, di mana mereka memasuki instrumen negara lalu mengusainya tanpa melibatkan perebutan kekuasaan secara langsung,” katanya.

Ray menegaskan bahwa militerisme berkembang pesat karena kepercayaan publik terhadap institusi militer yang tetap tinggi. Contohnya, banyak kebijakan pemerintah dinilai efektif jika berlandaskan nilai-nilai militer seperti disiplin, pengendalian, dan efisiensi. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai sosial, di mana masyarakat mulai menganggap kekuatan militer sebagai standar keunggulan dalam segala aspek kehidupan.

Celah Struktural dalam Pemerintahan

Komisaris Utama Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, menyoroti celah struktural yang memungkinkan kudeta merambat terjadi. Dua dari tiga residu utama pasca-reformasi yang ia sebutkan, seperti pengalihan bisnis militer yang belum tuntas, serta lemahnya pengawasan parlemen terhadap anggaran dan doktrin pertahanan, menjadi titik rawan. “Amanat Pasal 76 UU TNI 2004 untuk mengalihkan bisnis militer kepada negara dalam lima tahun belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya dalam wawancara dengan Main Agenda.

Pengalihan bisnis militer yang lambat menyebabkan kekuasaan militer tetap mengendalikan sektor-sektor vital seperti pertambangan, transportasi, dan perdagangan. Dengan keterlibatan personel militer di posisi strategis, proses keputusan politik dan ekonomi terkadang dipengaruhi oleh kepentingan militer, bukan kepentingan rakyat. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya kudeta merambat yang lebih luas, karena kekuasaan mulai merangkul berbagai kelembagaan negara secara legal.

Contoh Nyata: Keterlibatan Militer dalam Kehidupan Sipil

Ray Rangkuti memberikan contoh konkret dalam pembahasan kudeta merambat, yakni keterlibatan militer dalam pengelolaan organisasi desa. Ia menyebut Kopdes Merah Putih, sebuah koperasi desa yang memiliki keanggotaan militer, sebagai bukti perluasan pengaruh militer ke lembaga-lembaga sipil. “Karena cara pandang militer yang dianggap paling hebat, maka segala aspek diukur berdasarkan standar militer,” jelasnya.

Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil tidak hanya terbatas pada desa. Ray juga mengkritik kebijakan pembentukan badan otonom dan penyelesaian sengketa lahan yang sering kali dianggap lebih efisien jika didominasi oleh pengalaman militer. “Ini mencerminkan bagaimana kudeta merambat tidak hanya terjadi di tingkat politik, tetapi juga menyebar ke tingkat desentralisasi dan manajemen sosial,” tambahnya. Fenomena ini bisa memicu konflik kepentingan antara kekuasaan militer dan kepentingan rakyat.

Potensi Dampak pada Stabilitas Nasional

Ray Rangkuti memperingatkan bahwa kudeta merambat bisa mengancam stabilitas nasional jika tidak diatasi secara tepat. Ia menyoroti pergeseran nilai yang terjadi dalam sistem pemerintahan, di mana kinerja kelembagaan sipil dinilai berdasarkan kriteria militer. “Ini memicu penurunan kualitas demokrasi karena kekuasaan mulai mengabaikan prinsip partisipasi rakyat dan transparansi,” katanya.

Menurut Ray, kudeta merambat juga berpotensi memperkuat dominasi militer dalam kebijakan publik. Dengan penggunaan pengaruh, tidak ada kepastian bahwa keputusan yang diambil benar-benar berasal dari keinginan rakyat. “Pemerintahan yang tidak seimbang antara militer dan sipil bisa menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan meningkatkan risiko perubahan kekuasaan secara tidak langsung,” jelasnya. Fenomena ini perlu diawasi secara ketat agar tidak berkembang menjadi krisis besar.

“Kudeta merambat adalah bentuk perlahan menguasai kekuasaan oleh militer melalui struktur organisasi dan kebijakan. Ini memerlukan respons yang cepat dari sektor sipil untuk memastikan demokrasi tetap berjalan dengan seimbang,” kata Ray dalam kesempatan berbeda.

Menurut Ray, kudeta merambat juga berdampak pada kebebasan sipil. Masyarakat cenderung mempercayai keputusan militer karena dianggap lebih objektif, padahal keputusan tersebut bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. “Ini mengubah cara masyarakat memahami kekuasaan, dari yang dijalankan oleh rakyat menjadi dijalankan oleh militer secara tersembunyi,” lanjutnya. Ia menyarankan adanya reformasi lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan pada kekuasaan militer dalam berbagai aspek kehidupan nasional.