Meeting Results: Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Hasil Pertemuan: Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Meeting Results – Dalam rangka meningkatkan kepastian pengelolaan lahan pertanian, hasil pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (19/6/2026), menghasilkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dokumen ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga fungsi pertanian sebagai penghasil pangan nasional, sekaligus memberikan pedoman untuk integrasi LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

Penguatan Regulasi untuk Kesejahteraan Petani

Hasil pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan lahan yang strategis untuk mendukung swasembada pangan. SEB yang ditandatangani di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, menjadi instrumen hukum yang menjamin LP2B tetap terjaga dari ancaman konversi fungsi. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan lahan pertanian, terutama dalam upaya mencegah penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan visi pemerintah pusat.

“SEB ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap daerah bertanggung jawab menjaga luasan LP2B secara proporsional,” ujar Mendagri. Dengan adanya aturan ini, pemda diberi keleluasaan untuk melakukan kompensasi antar wilayah, sehingga memudahkan pengembangan kawasan perumahan tanpa mengorbankan kebutuhan pangan. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi pengembang yang ingin membangun di lahan tertentu, karena sekarang ada pedoman terintegrasi untuk menghindari kesalahan interpretasi.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, SEB ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketidakpastian penggunaan lahan. “Dengan integrasi LP2B ke dalam tata ruang, kami ingin memastikan bahwa lahan pertanian tetap dijaga sebagai sumber pangan nasional,” tambahnya. Dalam praktiknya, beberapa daerah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan Lahan Baku Sawah (LBS), yang sekitar 87% dari total LP2B. SEB ini diharapkan mampu menstandarkan penggunaan lahan sehingga tidak ada daerah yang secara sembarangan mengubah fungsi tanpa persetujuan sebelumnya.

Kolaborasi Antar Kementerian untuk Pemenuhan Target Nasional

Hasil pertemuan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjaga keseimbangan antara pertanian dan perkembangan perumahan. Maruarar Sirait, Menteri PKP, menegaskan bahwa pengembangan 3 juta rumah perlu didukung oleh perlindungan lahan pertanian, agar tidak terjadi konflik antara kebutuhan hunian dan kebutuhan pangan.

“Meeting Results ini memberikan arahan jelas bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan lahan tanpa mengorbankan pertanian,” tambah Mendagri. Dengan SEB ini, pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar dalam mengatur penggunaan lahan, sekaligus memastikan kebijakan nasional terimplementasi secara efektif. Keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pertemuan juga diharapkan memberikan data yang akurat untuk mengukur progres pengelolaan LP2B di setiap wilayah.

Pengembangan tata ruang yang terintegrasi dengan LP2B dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah penurunan luasan lahan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan konversi lahan menjadi kawasan komersial atau perumahan, yang mengancam keberlanjutan pertanian. Hasil pertemuan ini menjadi jawaban untuk mengatasi masalah tersebut, dengan menegaskan bahwa perlindungan lahan harus menjadi prioritas dalam semua kebijakan tata ruang.

Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa SEB ini akan memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi lahan. Dengan adanya aturan yang jelas, pengembang dapat memastikan bahwa lahan yang mereka gunakan sudah sesuai dengan kriteria LP2B. Mendagri menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi acuan bagi pemda dalam penyusunan kebijakan lokal, sehingga tidak ada kesenjangan antara rencana nasional dan kebutuhan daerah.

Hasil pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan antara pertanian dan perkembangan ekonomi. Dengan SEB yang ditandatangani, diharapkan tercipta sistem yang lebih terstruktur, mengurangi risiko konversi lahan yang tidak terencana. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kebijakan pertanian berkelanjutan yang bisa menopang kebutuhan pangan nasional hingga 2045.