Menhub Bantah Intimidasi Sopir Bus Kopaja yang Dipesan BEM UI Sebelum Aksi

Klarifikasi Menhub Soal Dugaan Intimidasi Sopir Kopaja yang Dicarter BEM UI

Narakabar.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kementeriannya tidak pernah melakukan tindakan intimidasi terhadap sopir bus Kopaja yang sebelumnya dicarter oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk keperluan aksi di Bundaran HI, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dudy menyatakan bahwa urusan teknis penyewaan armada bus merupakan ranah privat antara pihak penyewa dan pemilik kendaraan. Ia mengaku tidak pernah mengeluarkan surat maupun instruksi apa pun yang berkaitan dengan penggunaan bus oleh mahasiswa.

“Setahu saya tidak pernah ada pengajuan atau apapun juga terkait dengan penggunaan bus yang digunakan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi saya tidak pernah mengeluarkan surat apapun yang berkaitan dengan penggunaan bus. Karena bus setahu saya kalau dicarter sifatnya lebih kepada private ya. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada pemilik bus dan pencarter.”

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/9/2026).

Konteks Aksi BEM UI

BEM UI semula merencanakan penerjunan 24 unit bus Kopaja untuk mengangkut massa aksi yang membawa delapan tuntutan ke Bundaran HI. Namun, keberangkatan seluruh armada itu batal terjadi tepat pada hari pelaksanaan unjuk rasa.

Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, menjelaskan bahwa keputusan untuk beralih menggunakan angkot diambil setelah pihak mereka memperoleh informasi mengenai dugaan upaya intimidasi terhadap para sopir Kopaja.

“Tapi sayangnya, betul ada kopaja-kopaja kami yang sayangnya banyak sekali dikooptasi-kooptasi dengan berbagai macam institusi.”

Hafidz menambahkan bahwa sopir-sopir tersebut diduga menerima larangan mengangkut massa aksi UI, bahkan disertai ancaman pemecatan. Ia menegaskan bahwa BEM UI tidak menyalahkan para pengemudi karena mereka berada dalam sistem kerja yang memaksa mereka bertindak demikian.

“Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut. Karena mereka hidup di sebuah sistem di mana yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini.”

Tuntutan Bukti Konkret

Menanggapi klaim intimidasi, Dudy meminta agar pihak BEM UI maupun perusahaan otobus menyerahkan bukti konkret beserta identitas oknum Kemenhub yang diduga terlibat, jika memang tindakan tersebut benar-benar terjadi.

“Atau saya takutnya ini, ya mungkin perlu dicek sama perusahaan bus yang dicarter apakah betul kalau memang intimidasi dilakukan kementerian perhubungan, minta namanya, jabatannya siapa, mohon diserahkan ke saya, kalau memang itu betul adanya.”

Ia juga menyarankan mahasiswa untuk melakukan kroscek langsung kepada pemilik armada guna memverifikasi apakah larangan tersebut benar berasal dari pihak kementerian.

“Harusnya ditanyakan kepada mohon maaf bisa ditanyakan ke pemilik bus apakah memang ada bukti bahwa itu ada larangan untuk digunakan oleh adik-adik mahasiswa. Saya sih enggak pernah ttd apa-apa ya.”

Dudy menutup klarifikasinya dengan penekanan bahwa Kemenhub tidak memiliki alasan maupun wewenang untuk menghalangi penggunaan bus yang telah dibayar secara sah oleh penyewa.

“Saya rasa tidak ya. Karena kan pasti kalau adik-adik itu kalau sudah carter kan pasti sudah kasih uang muka dsb dan sudah bayar. Dan kita tidak punya… Kalau penggunaan bus rasanya tidak… Saya tidak pernah mengintimidasi siapapun terkait sengan penggunaan bus.”