New Policy: AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah

New Policy: AMMSI Dukung BGN Sesuaikan Operasional SPPG, Tidak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah

New Policy – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), New Policy yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI). Kebijakan ini, yang ditandai dengan penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah, dirasa menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dan memastikan program tetap berjalan transparan serta bertanggung jawab. Dengan New Policy ini, BGN berharap mengurangi risiko penyimpangan dan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penyesuaian Operasional SPPG: Fokus pada Efisiensi dan Akuntabilitas

New Policy yang diumumkan oleh BGN melalui surat edaran Nomor 12/2026 memberikan arahan jelas bagi seluruh mitra MBG dalam mengatur operasional selama libur sekolah. AMMSI menyambut baik kebijakan ini, karena dianggap mampu mengurangi konflik kepentingan dan menghindari pemborosan anggaran. Rizky Herdianto, salah satu pimpinan AMMSI, mengungkapkan bahwa New Policy ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pengelolaan SPPG, terutama di wilayah dengan kebutuhan makanan yang tidak sejalan dengan kuota yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, MBG sering kali menghadapi tantangan seperti dapur liar yang terus beroperasi meski portal pendaftaran telah ditutup. New Policy dinilai menjadi solusi untuk menutup celah tersebut. Dengan menyesuaikan operasional SPPG selama libur, program ini bisa memastikan distribusi makanan tetap terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rizky menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang meningkatkan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan.

Praktik ‘Jual Beli Titik’ Disesuaikan oleh New Policy

New Policy BGN secara tegas menetapkan aturan bahwa setiap dapur yang terdaftar harus beroperasi sesuai mekanisme resmi. Ini berdampak signifikan pada praktik ‘jual beli titik’ yang sebelumnya menjadi kebiasaan di beberapa daerah. Kebijakan ini membantu mengurangi tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana yang sering terjadi akibat adanya transaksi tidak terdokumentasi. AMMSI memandang bahwa New Policy ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap MBG, terutama dalam konteks kesetaraan akses makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat.

“New Policy ini adalah penyesuaian yang sangat tepat, karena memastikan bahwa seluruh mitra MBG beroperasi secara terstruktur. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Rizky Herdianto, Sabtu (20/6/2026).

Kebijakan penyesuaian operasional SPPG juga diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi dan distribusi makanan. AMMSI menekankan bahwa New Policy ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, baik dari pihak internal maupun eksternal. Mereka berharap setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga distribusi, dipantau secara transparan agar tidak ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Dengan adanya New Policy, BGN dan AMMSI sepakat bahwa MBG harus menjadi prioritas utama dalam peningkatan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Program ini dianggap sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak. Penyesuaian operasional SPPG selama libur sekolah, menurut Rizky, merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan MBG sebagai program yang berdampak nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa New Policy ini bukan sekadar regulasi, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga integritas program.

New Policy ini juga diharapkan menjadi dasar evaluasi kinerja mitra MBG. Dengan penyesuaian operasional yang lebih ketat, program bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. AMMSI menilai bahwa kebijakan ini memberikan ruang bagi inovasi, sekaligus menjaga konsistensi dalam pengelolaan dana. Selain itu, New Policy dinilai bisa menjadi pelajaran berharga bagi institusi lain dalam mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata.