New Policy: Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!

New Policy: AI Bantu Polri Ungkap Kasus Lama dengan Presisi

Kebijakan Baru untuk Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum

New Policy yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan artificial intelligence (AI) dalam memperkuat kapasitas Polri dalam penyelidikan kasus kriminal lama. Dalam sebuah seminar di Bandung Barat, Jumat (19/6/2026), Rachmat Pambudy, Kepala Bappenas, menekankan bahwa teknologi ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mengungkap kejahatan yang terjadi hingga 20 tahun lalu dengan presisi tinggi. Kebijakan baru ini merupakan bagian dari upaya untuk modernisasi sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan tersebut diharapkan mendorong penggunaan AI dalam analisis data massal, pengenalan pola, dan pengotomatisan proses investigasi. Dengan kemampuan AI untuk memproses informasi secara cepat dan efisien, polisi bisa mengidentifikasi bukti-bukti yang selama ini sulit ditemukan, seperti surat elektronik, jejak digital, atau data transaksi yang terdistribusi di berbagai sumber. Ini membuka kemungkinan untuk mengungkap kasus kriminal yang sebelumnya dianggap sulit karena data terlalu tersebar atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Manfaat Teknologi AI dalam Peningkapan Hukum

AI berpotensi mengubah cara Polri melakukan investigasi dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Rachmat menyebutkan bahwa teknologi ini bisa membantu mengatasi tantangan utama dalam penyelidikan kasus lama, yaitu ketidaktahuan tentang alur peristiwa atau jejak bukti yang tersembunyi. Selain itu, AI juga memungkinkan pendeteksian kejahatan siber yang bersifat terus-menerus, seperti pencurian data atau pemalsuan identitas digital, yang bisa memengaruhi kasus-kasus hukum dari masa lalu.

“Pemanfaatan New Policy ini bukan hanya untuk meningkatkan akurasi investigasi, tapi juga untuk mempercepat proses penegakan hukum. Dengan AI, kejahatan yang terjadi 20 tahun lalu bisa terungkap dalam waktu yang lebih singkat, sehingga penuntutan bisa lebih tepat waktu dan terbukti secara jelas,” jelas Rachmat dalam wawancara usai seminar.

Kebijakan baru ini juga membuka peluang bagi Polri untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga teknologi dan akademisi dalam merancang sistem yang lebih canggih. Rachmat menyoroti bahwa AI tidak hanya membantu mengungkap kasus lama, tetapi juga memperkuat kemampuan penyelidik dalam menghadapi kejahatan modern yang semakin rumit. Selain itu, teknologi ini bisa menjadi alat pendukung untuk pengembangan kebijakan keamanan digital secara nasional.

Kesiapan Masyarakat dan Infrastruktur Digital

Penerapan New Policy memerlukan kesiapan infrastruktur digital dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Rachmat menyampaikan bahwa Polri harus mengupayakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian teknis untuk memastikan sistem AI bisa dioperasikan dengan optimal. “Kita perlu membangun kompetensi penyelidik agar mereka bisa menggunakan alat ini secara efektif,” tegasnya.

Dalam hal ini, AI juga berperan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kemampuan profesional para petugas kepolisian. Program pelatihan dan penelitian dalam bidang kecerdasan buatan di lingkungan Polri diharapkan menjadi bagian dari New Policy untuk memastikan bahwa teknologi digital bisa diintegrasikan ke dalam rutinitas penyelidikan. Selain itu, kebijakan ini juga bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui transparansi dan keakuratan investigasi.

Langkah Penerapan dan Tantangan

Rachmat menyebutkan bahwa penerapan New Policy akan dilakukan bertahap, dengan fokus pada pilot project di beberapa wilayah. Pihaknya menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa AI tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga keandalan dalam proses penegakan hukum. “Kita harus waspada terhadap risiko penggunaan AI yang tidak tepat, seperti kesalahan interpretasi data atau manipulasi informasi,” tambahnya.

Dalam upaya mengatasi risiko tersebut, Bappenas menyarankan adanya peraturan yang mengatur penggunaan AI dalam bidang kepolisian. “Selain memperkuat kapasitas teknis, kebijakan ini juga harus menjamin adanya kejelasan hukum dan etika dalam pemanfaatan teknologi,” kata Rachmat. Ia berharap, New Policy ini menjadi wadah untuk mendorong inovasi di sektor keamanan, sekaligus memberikan contoh nyata bagaimana teknologi bisa digunakan untuk peningkatan kualitas layanan publik.

Potensi AI dalam Revitalisasi Kasus Lama

Salah satu manfaat utama dari New Policy adalah kemampuan AI dalam mempercepat proses penyelidikan kasus yang telah berlangsung lama. Teknologi ini bisa digunakan untuk mencari pola kejahatan di masa lalu, seperti korupsi, tindak pidana korporasi, atau kejahatan luar ruang yang tidak terdeteksi sebelumnya. Dengan bantuan AI, Polri bisa memanfaatkan data historis yang belum terintegrasi secara baik untuk menghasilkan bukti yang kuat.

“AI akan menjadi penolong utama dalam menemukan jejak kejahatan yang tersembunyi. Teknologi ini bisa mendeteksi pola-pola yang selama ini tidak terlihat, sehingga kasus lama bisa diungkap dengan lebih mudah dan akurat,” papar Rachmat. Ia mencontohkan bahwa AI bisa menganalisis surat elektronik atau laporan transaksi yang disimpan dalam bentuk digital selama puluhan tahun, sehingga menjadi bukti kuat dalam proses persidangan.

Menurut Rachmat, kebijakan ini juga akan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Dengan memahami perilaku digital warga, polisi bisa merancang strategi penegakan hukum yang lebih responsif. “Kita perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menggunakan teknologi