New Policy: Geger Penggeledahan Polisi, Jampidsus Tegaskan Kejagung Fokus Bongkar Korupsi Tambang Hingga MBG
Penggeledahan Polisi Memicu Perdebatan, Jampidsus Pastikan Kejaksaan Agung Tetap Fokus pada New Policy New Policy - Dalam upaya mendorong transparansi dan
Penggeledahan Polisi Memicu Perdebatan, Jampidsus Pastikan Kejaksaan Agung Tetap Fokus pada New Policy
New Policy – Dalam upaya mendorong transparansi dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi, Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), memberikan penjelasan terkait aktivitas penggeledahan yang dilakukan polisi di Jakarta. Ia menegaskan bahwa New Policy yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung tidak terganggu oleh kegiatan penyelidikan kepolisian, dan operasional lembaga tersebut tetap berjalan lancar sesuai rencana.
Tindak Lanjut Implementasi New Policy
Febrie menyatakan bahwa New Policy bertujuan meningkatkan sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih terpadu, terutama dalam sektor-sektor yang rentan korupsi, seperti pertambangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “New Policy memastikan semua tahapan penuntutan korupsi dilakukan secara sistematis dan cepat, tanpa mengorbankan kualitas,” jelas Febrie.
Konferensi pers yang digelar di Gedung Bundar, Jakarta, Jumat (10/7/2026), menjadi momen penting untuk meredam isu yang berkembang. Febrie memastikan bahwa Kejaksaan Agung tetap konsisten dalam menjalankan tugas, meskipun ada dinamika antara dua lembaga penegak hukum tersebut. Ia menyebut bahwa kegiatan penyelidikan oleh polisi adalah bagian dari proses yang saling mendukung, terutama dalam mempercepat pemberantasan korupsi.
Dalam rangka menjaga stabilitas, Febrie menjelaskan bahwa Kejaksaan masih memprioritaskan penyelesaian kasus korupsi strategis, termasuk dalam bidang pertambangan, transfer pricing, serta MBG. Ia mengakui pentingnya kolaborasi antara polisi dan jaksa dalam mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara. “New Policy menjadi alat untuk mempercepat proses, tapi tidak mengurangi kehati-hatian dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Kehadiran Febrie di hadapan media juga bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas Kejaksaan Agung. Ia menekankan bahwa personel di dalam institusi tetap bekerja sesuai instruksi pimpinan, meskipun situasi luar sedang memanas. “Dengan New Policy, kita bisa lebih efektif dalam mengawasi penggunaan sumber daya alam dan program pemerintah yang berdampak sosial,” ujarnya.
“New Policy memastikan semua kegiatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, tetap sesuai prosedur. Saya memantau pelaksanaan tugas secara langsung untuk memastikan kecepatan dan kualitas,” jelas Febrie.
Kasus korupsi di sektor pertambangan, yang sering menjadi sumber kekayaan negara, menjadi salah satu fokus utama New Policy. Febrie mengungkapkan bahwa tata kelola pertambangan yang buruk sering kali melahirkan praktik sistemik, seperti pengalihan keuntungan, pengawasan yang lemah, dan kesepakatan korupsi antar pemangku kepentingan. “Dengan kebijakan ini, kita bisa lebih cepat mengungkap dan menuntut pelaku korupsi yang mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam,” tutupnya.
