New Policy: Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM

New Policy: DPR Bertemu Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Perbaikan BBM

New Policy – Dalam New Policy terbaru, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pertemuan langsung dengan massa aksi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026. Kehadiran mereka di tengah kerumunan peserta unjuk rasa yang sudah berkumpul sejak siang hari menciptakan suasana dinamis di area tersebut. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menanggapi berbagai tuntutan kritis terkait kebijakan publik, khususnya soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan nasib mahasiswa yang ditahan setelah aksi demonstrasi di kampus Trisakti.

Pertemuan Langsung untuk Sampaikan New Policy

New Policy ini merupakan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan organisasi kependudukan. DPR RI menegaskan bahwa langkah-langkah ini bertujuan memberikan ruang dialog langsung dengan massa aksi untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan menyusun solusi yang konkret. Pada kesempatan itu, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, serta Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem, memilih naik mobil komando untuk memastikan aspirasi peserta unjuk rasa didengar oleh pihak eksekutif.

Mereka berdua berkomitmen untuk menyampaikan kebijakan yang diusulkan dalam New Policy, termasuk pengaturan ulang subsidi BBM dan kebijakan pangan. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat resolusi masalah yang sudah lama menghimpit masyarakat. “Kami menilai New Policy ini adalah titik balik dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan,” ungkap Dasco di tengah massa aksi.

Isu Mahasiswa Trisakti Jadi Sorotan Utama

Salah satu fokus utama New Policy adalah pembebasan 16 mahasiswa Trisakti yang ditahan setelah berdemo di kampus tersebut. Dalam diskusi, Saan Mustopa menyampaikan bahwa DPR telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengupas tuntas kasus penahanan para mahasiswa. “Kami percaya bahwa kebijakan hukum terhadap mereka segera jelas dan diperbaiki sesuai dengan prinsip keadilan,” terangnya.

Menurut pengakuan Saan, para mahasiswa Trisakti sudah diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Pihak DPR menekankan bahwa New Policy ini mencakup rencana evaluasi kebijakan pangan yang dianggap tidak efektif, termasuk penghematan anggaran sekitar 70 triliun rupiah. “Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pangan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.

Kebijakan BBM dan Pangan: Penyelesaian dengan New Policy

Sebagai bagian dari New Policy, DPR RI juga mengusulkan perbaikan tata kelola subsidi BBM. Poin penting dalam pertemuan adalah upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar yang harganya terus meningkat, sehingga masyarakat kecil dan menengah tidak terbebani. “Kami menargetkan penyelesaian masalah BBM dalam satu bulan ke depan melalui evaluasi ulang anggaran dan perubahan mekanisme subsidi,” jelas Wakil Ketua DPR lainnya.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat. New Policy diharapkan menjadi alat untuk mengubah arah kebijakan energi dan pangan yang selama ini dinilai tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. “Kami akan terus mengawal New Policy ini hingga tercapai solusi yang berkelanjutan,” tegas para pimpinan DPR dalam deklarasi akhir pertemuan.

Dalam beberapa hari terakhir, isu kenaikan BB