New Policy: Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Hampir Rampung, Siap Beroperasi 14 Juli

Baru Beroperasi 14 Juli, Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Siap Melayani 1.080 Siswa

New Policy – Sebuah new policy baru yang menciptakan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu telah menyelesaikan tahap konstruksi hampir 90%. Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo, yang akan beroperasi pada 14 Juli 2026, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis. Fasilitas sekolah ini dirancang untuk melayani sebanyak 1.080 siswa, terbagi dalam tiga tingkatan pendidikan: SD, SMP, dan SMA, dengan peran pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Progres Pembangunan dan Visi Menteri

Kamis (2/7/2026), Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan inspeksi langsung ke lokasi Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo di Jombor, Bendosari. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa progres konstruksi mencapai lebih dari 90%, sehingga memungkinkan pelaksanaan tahun ajaran baru yang direncanakan mulai 14 Juli. “Sekolah ini menjadi implementasi new policy yang mengutamakan kesejahteraan adik-adik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

“Kemudahan akses pendidikan harus diwujudkan dengan fasilitas yang memadai, seperti asrama dan ruang belajar yang nyaman. Insyaallah, dengan new policy ini, anak-anak Desil 1 bisa menikmati pendidikan berkualitas,” tambah Muhaimin Iskandar.

Pada inspeksi, turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Dendy Kurniadi. Kedua tokoh tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan sekolah.

Fasilitas Lengkap untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sekolah Rakyat Sukoharjo didirikan di lahan seluas 5,2 hektare yang memadai untuk menampung 1.080 siswa. Infrastruktur sekolah meliputi 36 ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium komputer, asrama, rumah susun guru, masjid, kantin, dapur, ruang makan, amfiteater, lapangan basket, lapangan mini soccer, serta gedung serbaguna. Seluruh fasilitas dirancang untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa.

“Sekolah ini dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter dan keahlian bagi anak-anak Desil 1. Fasilitas yang lengkap akan membantu menekan kesenjangan pendidikan di daerah terpencil,” kata Muhaimin Iskandar.

Dalam pernyataannya, Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa bangunan dan peralatan sekolah sudah memenuhi standar. Ia berharap program ini menjadi contoh untuk sekolah-sekolah serupa di daerah lain. “Kementerian Sosial dan pemerintah daerah akan terus bekerja sama agar new policy ini berjalan efektif,” tambahnya.

Target Kuota Siswa dan Tantangan di Jenjang SD

Salah satu tantangan utama dalam implementasi new policy ini adalah penjangkauan siswa di tingkatan SD. Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa masih ada keinginan orang tua untuk melepaskan anaknya ke asrama, meski progres penerimaan siswa sudah mencapai level yang signifikan.

“Kita sedang berupaya agar kuota penuh terpenuhi. Tantangan utamanya adalah ketidaknyamanan orang tua melepaskan anak ke asrama, tetapi dengan new policy yang menawarkan fasilitas lengkap, kita yakin kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” jelas Agus Jabo.

Untuk memudahkan orang tua, pemerintah telah menyediakan guest house sebagai tempat tinggal sementara saat mereka mengunjungi sekolah. Ini adalah bagian dari upaya menyelesaikan hambatan dalam new policy sekolah rakyat permanen yang diharapkan menjadi solusi untuk kesenjangan pendidikan.

Kolaborasi dan Peran Pemerintah Daerah

Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama keberhasilan new policy ini. Tanah sekolah yang menjadi milik pemerintah daerah akan dikelola bersama dengan dukungan dari Kementerian PU. Dendy Kurniadi, yang hadir dalam inspeksi, menegaskan bahwa rencana ini merupakan bentuk perjanjian jangka panjang untuk memastikan kelangsungan program pendidikan gratis tersebut.

“Perjanjian dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari new policy yang menekankan keberlanjutan. Kami berharap program ini bisa berjalan selama 5 tahun ke depan,” ujar Dendy Kurniadi.

Di sisi lain, Kementerian PU juga terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sekolah. Dengan kombinasi dukungan dari berbagai instansi, Sekolah Rakyat Sukoharjo diharapkan menjadi model terbaik dalam new policy pendidikan inklusif.

Tujuan Jangka Panjang dan Manfaat untuk Masyarakat

New policy sekolah rakyat permanen ini memiliki tujuan jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Dengan menawarkan pendidikan gratis, program ini diharapkan menjadi sarana untuk memberdayakan generasi muda Sukoharjo.

“Kami percaya new policy ini akan memberikan dampak besar. Tidak hanya menyelesaikan masalah akses, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman,” tutur Muhaimin Iskandar.

Sekolah Rakyat Sukoharjo juga menjadi upaya pemerintah untuk menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas nasional. Dengan fasilitas yang lengkap dan konsep pedidikan yang berkelanjutan, sekolah ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi program serupa di wilayah lain.