New Policy: Terjerat Korupsi MBG, Begini Nasib Brigjen Lalu di Polri!

Brigjen Lalu Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi MBG, Polri Berkomitmen Tegakkan Hukum

New Policy – Dalam konteks New Policy yang baru diterapkan oleh Kementerian Pangan, Pertanian, dan Koperasi, kasus dugaan korupsi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi pengaturan harga oleh perusahaan mitra untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang menjadi bukti kuat dalam penyelidikan terhadap kebijakan baru ini.

New Policy dalam pengadaan food tray MBG dianggap sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dana publik. Namun, kasus korupsi yang menimpa Brigjen Lalu menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa Lalu diduga memerintahkan perusahaan mitra menjual produk dengan harga yang telah ditentukan secara tidak transparan. Hal ini mengakibatkan adanya keuntungan ilegal yang diduga dialirkan kepada dirinya sendiri.

Proses Penyidikan dan Konteks New Policy

“Kementerian Pangan, Pertanian, dan Koperasi telah menerapkan New Policy untuk memastikan kejelasan dalam pengadaan makanan bergizi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam wawancara dengan wartawan, Kamis (2/7/2026). Ia menegaskan bahwa institusi kepolisian akan mendukung proses hukum secara penuh, termasuk dalam kasus yang melibatkan kebijakan baru ini.

Proses penyelidikan kasus korupsi MBG selama periode 2025-2026 menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat tindakan hukum terhadap pelanggaran. Dalam investigasi, ditemukan bahwa Lalu mungkin memanfaatkan sistem pengadaan yang diatur oleh kebijakan baru ini untuk menyalurkan keuntungan pribadi. Selain itu, beberapa pihak juga diduga turut serta membantu Bupati Kuansing selama Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang menjadi bagian dari penyelidikan terkait New Policy.

Kebijakan New Policy dalam MBG bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana pangan. Namun, kasus Brigjen Lalu menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil mencegah praktik korupsi. Dalam kesimpulan penyelidikan, Lalu dijerat Pasal 12 huruf a, b, dan e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP, serta ditahan selama 20 hari pertama untuk proses penyidikan lebih lanjut. Penetapan tersangka ini menegaskan bahwa New Policy akan terus diterapkan sebagai dasar penegakan hukum di Polri.

Implementasi New Policy dan Dampaknya

Penerapan New Policy dalam pengadaan food tray MBG menimbulkan perubahan signifikan dalam sistem pengawasan. Kejaksaan Agung bersama Polri mencoba memperketat pengelolaan dana dengan menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Namun, kasus Lalu membuktikan bahwa kebijakan ini masih rentan diimplementasikan secara tidak tepat. Penyelidikan menyebutkan bahwa beberapa perusahaan mitra MBG melakukan penyesuaian harga agar bisa menang dalam tender, yang berujung pada korupsi.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana New Policy bisa menjadi alat pencegah korupsi, tetapi juga bisa menjadi celah jika tidak diawasi secara ketat. Selain Lalu, jumlah tersangka dalam kasus MBG mencapai tujuh orang, menunjukkan bahwa kebijakan baru ini telah mengungkap berbagai pelanggaran yang sebelumnya tersembunyi. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan New Policy dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengadaan makanan bergizi di masa depan.

Kebijakan New Policy juga menarik perhatian publik terhadap transparansi pengelolaan program pangan. Walaupun terjadi kesalahan dalam penerapan, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya dianggap bermasalah. Polri menegaskan bahwa institusinya akan terus berupaya memastikan bahwa semua personel yang terlibat dalam tindak pidana akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam rangka memperkuat New Policy.