Prabowo Minta Bakom Buka Telinga Lebar-lebar, Keluhan Rakyat Harus Sampai ke Istana

Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah yang Mudah Dipahami dan Responsif

Narakabar.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam arahannya, komunikasi tidak boleh berhenti pada penyebaran informasi mengenai program pemerintah, melainkan juga harus membuka ruang bagi keluhan, kritik, dan aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima Kepala Bakom Syahganda Nainggolan serta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pertemuan itu menyoroti kebutuhan komunikasi publik yang lebih dekat, terbuka, dan menggunakan penjelasan yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Bahasa Sederhana untuk Menjelaskan Kebijakan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden memberi perhatian terhadap cara pemerintah menyampaikan program dan kebijakan kepada publik. Yang perlu dipahami warga bukan sekadar daftar kegiatan pemerintah, tetapi juga hasil serta manfaat nyata yang ingin dicapai.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Bagi masyarakat, penjelasan kebijakan yang jernih menjadi penting karena keputusan pemerintah dapat berkaitan dengan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Informasi yang terlalu teknis atau dipenuhi istilah birokrasi berisiko membuat maksud suatu kebijakan sulit dipahami. Karena itu, Prabowo meminta agar komunikasi pemerintah memakai bahasa yang sederhana tanpa mengurangi substansi.

Penekanan itu juga mencakup kebutuhan untuk menjelaskan alasan dan tujuan di balik kebijakan yang ditempuh. Dengan demikian, publik tidak hanya mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah, tetapi memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai arah yang hendak dicapai.

“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” kata Teddy.

Bakom Diminta Menjadi Jembatan Aspirasi

Selain menata cara penyampaian informasi, Presiden juga menekankan arti komunikasi dua arah. Bakom diharapkan tidak berfungsi satu arah sebagai penyampai pesan pemerintah, tetapi turut menyerap pandangan yang muncul di masyarakat.

Masukan warga dapat berbentuk saran, keluhan, maupun kritik terhadap pelaksanaan kebijakan dan layanan pemerintah. Aspirasi tersebut kemudian perlu diteruskan kepada kementerian, lembaga, atau pihak yang memiliki kewenangan untuk meresponsnya. Dalam arahan tersebut, suara masyarakat juga diminta dapat sampai kepada Presiden.

“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” kata Teddy.

Fungsi mendengar menjadi bagian penting dalam komunikasi publik. Program yang dirancang pemerintah dapat dijelaskan kepada masyarakat, sementara pengalaman warga di lapangan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait. Pola seperti ini memberi ruang agar komunikasi tidak terputus setelah informasi disampaikan.

Dalam konteks kerja antarlembaga, Bakom memiliki posisi untuk membantu memastikan aspirasi publik tidak berhenti sebagai percakapan semata. Keluhan yang relevan perlu diteruskan ke pihak yang tepat, sehingga kementerian dan lembaga dapat memahami isu yang berkembang serta mempertimbangkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Komunikasi Terbuka dan Berkelanjutan

Pertemuan di kediaman Presiden itu menegaskan harapan untuk membangun hubungan yang lebih dialogis antara pemerintah, media, dan masyarakat. Keterbukaan bukan hanya berkaitan dengan frekuensi penyampaian informasi, tetapi juga kesediaan pemerintah untuk menerima pertanyaan dan tanggapan atas kebijakan yang dijalankan.

Komunikasi yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat mengikuti perkembangan program pemerintah secara lebih jelas. Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh kesempatan untuk menangkap persoalan yang dirasakan warga, termasuk jika terdapat perbedaan antara rencana kebijakan dan kondisi di lapangan.

Teddy menyampaikan bahwa penguatan peran Bakom diharapkan membuat komunikasi publik pemerintah semakin efektif. Tujuannya adalah agar kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara menyeluruh, serta aspirasi masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk didengar.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Teddy.

Arahan Prabowo tersebut menempatkan Bakom sebagai salah satu kanal penting dalam hubungan pemerintah dengan publik. Keberhasilan komunikasi akan bergantung pada kemampuan menyajikan informasi secara mudah dipahami, menjelaskan tujuan kebijakan, serta memastikan suara warga diteruskan kepada pihak yang dapat memberikan respons.