Rektor UMY: URI Bisa Picu Perebutan Dosen dan Gerus Anggaran Pendidikan

Rektor UMY Peringatkan Rencana URI Memicu Perebutan Dosen dan Menggerus Anggaran Pendidikan

Narakabar.com – Rektor UMY, Achmad Nurmandi, menyampaikan kekhawatirannya mengenai inisiatif pemerintah untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI). Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 30 Juli 2026, di hadapan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Menurut Rektor UMY, pendirian universitas baru ini berpotensi memicu persaingan ketat antar institusi pendidikan tinggi dalam merebut dosen berkualitas.

Lebih lanjut, Rektor UMY menjelaskan bahwa proyek URI tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang memadai. Ia menekankan bahwa banyak dosen berprestasi saat ini terkonsentrasi di beberapa universitas besar. Jika URI menarik dosen-dosen tersebut, maka redistribusi tenaga akademik akan terjadi tanpa penambahan kapasitas total pendidikan tinggi nasional.

Perebutan Dosen Berkualitas Menjadi Tantangan Utama

Rektor UMY menyoroti bahwa URI akan berfokus pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika, kesehatan, dan kedokteran. Bidang-bidang ini membutuhkan dosen dengan kualifikasi tinggi yang saat ini jumlahnya terbatas. Tanpa strategi rekrutmen dan regenerasi yang tepat, universitas baru ini bisa saja hanya memindahkan dosen dari satu institusi ke institusi lain.

“Masalahnya bukan sekadar membangun fasilitas atau meluncurkan program studi baru,” ujar Rektor UMY pada 30 Juli 2026. “Institusi pendidikan tinggi membutuhkan dosen berkualitas, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, dan ekosistem ilmiah yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat.”

Rektor UMY juga menambahkan bahwa persaingan untuk mendapatkan dosen terbaik akan semakin intensif. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran di universitas-universitas yang kehilangan tenaga akademik mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan distribusi dosen yang lebih merata.

Dampak terhadap Anggaran Pendidikan Nasional

Selain tantangan sumber daya manusia, Rektor UMY menyoroti implikasi finansial yang signifikan dari pendirian URI. Biaya yang diperlukan mencakup pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, konstruksi laboratorium, rekrutmen staf, beasiswa, dan operasional harian. Semua komponen ini memerlukan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah.

“Mendirikan universitas baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini harus dipertimbangkan dengan cermat mengingat keterbatasan saat ini dalam pendanaan pendidikan nasional,” kata Rektor UMY.

Rektor UMY meminta pemerintah untuk secara transparan mengomunikasikan sumber pendanaan URI. Tujuannya adalah mencegah pengurangan ruang fiskal untuk inisiatif pendidikan tinggi lainnya. Program-program seperti pendanaan penelitian, dukungan untuk universitas swasta, peningkatan kualitas institusi daerah, dan skema beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah perlu tetap mendapat perhatian.

Memperkuat Program yang Sudah Ada sebagai Alternatif

Rektor UMY mempertanyakan apakah pendirian URI sebagai institusi baru benar-benar mendesak. Ia mencatat bahwa pelatihan calon pemimpin pemerintah dan perusahaan milik negara selama ini telah difasilitasi melalui pendidikan kedinasan, program magister, pendidikan eksekutif, dan berbagai kursus pelatihan kepemimpinan.

“Jika tujuannya mempersiapkan kandidat untuk posisi pemerintah atau BUMN, banyak jalur pendidikan dan pelatihan yang sudah ada dan dapat diperkuat. Kebutuhan ini dapat dipenuhi tanpa segera menciptakan institusi baru,” tutup Rektor UMY.

Sebagai pendekatan alternatif, Rektor UMY merekomendasikan penguatan program-program sains dan teknologi yang sudah ada di berbagai universitas. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas laboratorium, penambahan pendanaan penelitian, distribusi dosen yang lebih adil, serta kolaborasi industri yang lebih kuat.

Menurutnya, strategi ini terbukti lebih efisien karena memanfaatkan infrastruktur dan ekosistem akademik yang sudah ada, alih-alih membangun universitas dari nol. Setiap kebijakan pendidikan seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Setelah kebutuhan didefinisikan dengan jelas, baru ditentukan apakah solusinya memerlukan pendirian universitas baru atau memperkuat institusi yang sudah ada.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa anggaran MBG tidak boleh mengalihkan dana dari alokasi pendidikan.