Rokok Tak Tergoyahkan Meski Beras Mahal, Bansos Bisa Jadi Sia-sia

Rokok Tak Tergoyahkan Meski Beras: Tantangan Program Bantuan Sosial Indonesia

Narakabar.com – Kenaikan harga beras di Indonesia tidak serta merta mengubah kebiasaan masyarakat dalam membeli rokok. Fenomena ini menunjukkan bahwa Rokok Tak Tergoyahkan Meski Beras mahal menjadi realita yang dihadapi pemerintah dalam merancang kebijakan perlindungan sosial. Hempri Suyatna, peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa kebiasaan merokok masih menjadi penghambat utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan nasional.

Meskipun harga kebutuhan pokok terus meningkat dan membebani pengeluaran rumah tangga, rokok tetap dipertahankan sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat. Hal ini berlaku untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan miskin yang seharusnya menjadi target utama program bantuan sosial pemerintah.

Faktor Budaya dan Lingkungan dalam Konsumsi Rokok

Hari Kamis, 6 Agustus 2026, Hempri menjelaskan bahwa budaya serta lingkungan pergaulan membuat rokok dianggap sebagai kebutuhan wajib. Ia menilai kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari faktor gaya hidup yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun.

“Rokok mungkin menjadi bagian dari gaya hidup. Sehingga kalau saya lihat masyarakat lebih memilih rokok sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Hempri kepada Suara.com.

Menurutnya, rokok juga dianggap sebagai bagian dari ideologi karena dengan merokok, masyarakat turut membantu petani-petani tembakau. Pola penggunaan penghasilan maupun bantuan sosial untuk membeli rokok masih terus berulang, sehingga efektivitas program perlindungan sosial menjadi tidak optimal. Baca juga: Analisis Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Rokok Sebagai Simbol Identitas Sosial

Kebiasaan merokok juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kuat. Rokok tidak lagi sekadar menjadi barang konsumsi, tetapi telah menjadi simbol identitas dan eksistensi dalam pergaulan sehari-hari. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa Rokok Tak Tergoyahkan Meski Beras mengalami kenaikan harga.

“Gaya hidup itu juga dipengaruhi faktor lingkungan pergaulan, merokok mungkin juga dianggap sebagai gaya hidup untuk menunjukkan identitas dan eksistensi diri,” ucapnya.

Pemerintah, kata Hempri, tidak bisa hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Tanpa pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan mengenai penggunaan bantuan, dana bansos berpotensi tetap habis untuk kebutuhan konsumtif, termasuk membeli rokok.

“Ya jika tanpa ada pendampingan dan kampanye terus menerus soal penggunaan dana bansos ini, maka bansos tidak akan efektif,” ujarnya.

Arahkan ke Program Ekonomi Produktif

Kebijakan perlindungan sosial juga harus diarahkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan. Bansos memang diperlukan bagi kelompok miskin, sangat miskin, dan rentan miskin untuk mengurangi risiko ekonomi. Namun setelah mereka mampu mengatasi rentan miskin, mereka harus diarahkan ke program-program yang orientasi bantuannya adalah ekonomi produktif.

Di sisi lain, Hempri menegaskan bahwa rokok bukan satu-satunya penyebab masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Ia menyebut kemiskinan merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks karena dipengaruhi berbagai faktor kultural maupun struktural, mulai dari mentalitas hingga kebijakan pemerintah. Lihat juga: Berita terbaru tentang kebijakan sosial Indonesia

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Rokok dan Bantuan Sosial

Apakah rokok termasuk kebutuhan pokok? Menurut Hempri, rokok dianggap sebagai kebutuhan wajib oleh masyarakat meskipun secara teknis bukan kebutuhan pokok seperti beras. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan gaya hidup.

Berapa persen bantuan sosial yang habis untuk rokok? Data menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan sosial masih digunakan untuk konsumsi harian, termasuk rokok. Tanpa pendampingan, angka ini cenderung tinggi.

Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini? Solusi yang ditawarkan adalah pendampingan berkelanjutan dan kampanye penggunaan dana bansos, serta mengarahkan masyarakat ke program ekonomi produktif.