Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Dinilai Disfungsional, Terkesan Tak Percaya Polda Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah meluncurkan program penghargaan bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku
Program Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Dipandang Tidak Efektif
Narakabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah meluncurkan program penghargaan bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku kejahatan dalam keadaan hidup. Program yang dikenal dengan sebutan Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi ini menawarkan hadiah mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta kepada para warga yang berpartisipasi. Namun, inisiatif tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat politik dan hukum yang menilai kebijakan ini kurang tepat secara fungsional.
Menurut Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat Komunikasi Politik, langkah Dedi Mulyadi ini justru dianggap bersifat disfungsional. Ia menjelaskan bahwa tugas penegakan hukum seharusnya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, bukan masyarakat biasa. Konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara untuk menuntut jaminan keamanan dari negara, bukan sebaliknya meminta warga untuk menangkap penjahat sendiri.
“Dikatakan disfungsional, karena Dedi meminta warga untuk menangkap penjahat yang bukan fungsinya. Warga tidak berfungsi menjaga keamanan, apalagi untuk menangkap penjahat. Warga justru berhak menuntut kepada negara untuk menjamin rasa aman. Hal itu dijamin konstitusi,” kata Jamiluddin di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Kesan Tidak Percaya Terhadap Polda Jawa Barat
Kritik lain yang muncul adalah kesan bahwa Dedi Mulyadi tidak mempercayai kinerja Polda Jawa Barat. Dengan memberikan insentif langsung kepada masyarakat, langkah ini dianggap sebagai bentuk “one man show” dalam mengatasi masalah keamanan di wilayah Jawa Barat. Alih-alih memperkuat sinergi dengan kepolisian daerah, Dedi justru memilih pendekatan yang terkesan meminggirkan peran institusi kepolisian.
Jamiluddin menambahkan bahwa sebagai pemimpin daerah, Dedi seharusnya fokus pada koordinasi intensif dengan aparat kepolisian setempat. Pendekatan melalui sayembara berhadiah ini dianggap kurang tepat karena menciptakan kesan bahwa kepolisian belum mampu menangani masalah kejahatan secara optimal. Padahal, tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
“Dengan melakukan sayembara berhadiah, Dedi justru terkesan tidak percaya kepada Polda Jawa Barat. Dedi terkesan one man show untuk mengatasi kejahatan di wilayahnya,” katanya.
Risiko Konflik Hukum dan Solusi yang Disarankan
Selain masalah pembagian fungsi, kebijakan ini juga dikhawatirkan menimbulkan konflik hukum baru. Warga yang tergiur iming-iming hadiah berpotensi melakukan tindakan di luar batas hukum saat berusaha menangkap pelaku kejahatan. Situasi ini dapat menciptakan dinamika “kriminal versus kriminal” di mana pihak penangkap juga berisiko terkena pasal pidana.
Jamiluddin Ritonga merekomendasikan agar program sayembara ini segera dihentikan. Penanganan keamanan harus dikembalikan sepenuhnya kepada Polda Jawa Barat agar Dedi Mulyadi dapat menjadi pemimpin yang menjalankan fungsi secara proporsional. Dengan demikian, Dedi tidak akan terkesan melakukan pendekatan sendiri-sendiri yang justru melemahkan koordinasi antar lembaga.
“Karena itu, kebijakan Dedi sudah seharusnya dihentikan. Dedi harus menyerahkan soal keamanan kepada Polda Jawa Barat. Itu pun kalau Dedi memang ingin menangani penjahat secara proporsional dan fungsional. Dengan begitu, Dedi tidak menjadi pemimpin yang one man show,” pungkasnya.
Dengan demikian, program Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi perlu dievaluasi ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem penegakan hukum di Jawa Barat. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam menangani masalah kejahatan di masa mendatang.
