Special Plan: Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan

Special Plan: Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Hentikan Pembentukan BTP dan Komando Teritorial

Special Plan – Kebijakan Special Plan yang ditetapkan pemerintah kini menjadi sorotan publik. Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa inisiatif pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) serta penguatan komando teritorial perlu dipertimbangkan ulang. Mereka menilai rencana ini berpotensi mengganggu keseimbangan antara fungsi pertahanan dan tugas pembangunan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga sipil. Pihak koalisi menekankan bahwa pengembangan BTP dalam kerangka Special Plan justru bisa memperkuat dominasi militer dalam kehidupan politik dan sosial.

Perspektif Konstitusi dan Prinsip Supremasi Sipil

Menurut Daniel Awigra, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari HRWG, penerapan Special Plan dalam pembentukan BTP bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi menetapkan TNI sebagai alat negara yang bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, Daniel menyebut bahwa Special Plan menegaskan perluasan peran militer ke sektor pembangunan, yang bisa mengurangi ruang bagi lembaga sipil dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan Special Plan yang sedang dikaji ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap penegakan supremasi sipil. Koalisi mengingatkan bahwa TNI harus tetap menjadi institusi yang profesional, tidak terlibat dalam aktivitas politik secara langsung. Dengan adanya BTP dan komando teritorial, TNI bisa mencampurkan fungsi militer dengan urusan pemerintahan sipil, yang seharusnya dijalankan secara demokratis.

Konflik Lahan dan Penolakan Lokal

Di berbagai daerah, masyarakat menunjukkan keberatannya terhadap Special Plan. Di Desa Rancapinang, Pandeglang, Banten, konflik lahan menjadi penyebab utama penolakan pendirian BTP. Masyarakat khawatir penggunaan lahan oleh militer akan mengorbankan kebutuhan hidup mereka. Situasi serupa juga terjadi di Desa Selosabrang, Temanggung, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain yang mengalami sengketa hak ulayat.

Penolakan ini menunjukkan bahwa Special Plan tidak hanya berdampak pada struktur TNI, tetapi juga memengaruhi kehidupan rakyat. Daniel Awigra menjelaskan bahwa kebijakan Special Plan berpotensi mengubah TNI menjadi alat politik, terutama dalam situasi konflik atau krisis. Dengan adanya BTP, militer bisa mengambil peran yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah daerah atau lembaga nirlaba.

Konsekuensi bagi Pertahanan Rakyat

Kebijakan Special Plan dinilai semakin memperjelas perbedaan tugas antara TNI dan Polri, tetapi juga memperkuat dominasi militer dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2025, TNI ditegaskan sebagai institusi profesional yang tunduk pada prinsip demokrasi. Namun, penerapan BTP dalam kerangka Special Plan berisiko mengubah TNI menjadi bagian dari struktur kebijakan pembangunan yang bersifat permanen.

Daniel menyoroti bahwa Special Plan tidak hanya memperlebar tugas TNI, tetapi juga menciptakan dasar untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa mempermanenkan intervensi militer dalam kehidupan sipil. Meski OMSP sebelumnya adalah tugas sementara yang dipimpin oleh lembaga negara, pendirian BTP akan memperkuat keberadaan militer dalam kegiatan domestik, yang bisa mengurangi kebebasan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan Hukum dan Pengawasan

Dalam rangka menghindari konflik kepentingan, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Special Plan. Mereka menyarankan pemisahan tugas TNI dan lembaga lainnya, serta meningkatkan pengawasan dari DPR dan masyarakat terhadap kebijakan ini. Pemimpin Koalisi juga mengkritik penggunaan istilah “Special Plan” yang dianggap kurang transparan, karena bisa membingungkan masyarakat tentang tujuan sebenarnya dari pembentukan BTP.

Kebijakan Special Plan dinilai berdampak signifikan pada tata negara, terutama dalam hubungan antara militer dan sipil. Dengan adanya BTP, TNI bisa semakin menonjolkan peran politiknya, yang berpotensi menggoyahkan prinsip tata negara. Koalisi mengingatkan bahwa TNI harus tetap bersifat netral dan tidak terlibat langsung dalam proses politik, sehingga kebijakan Special Plan perlu direvisi sebelum diterapkan secara luas.

Dalam konteks ini, Special Plan menjadi bahan pembicaraan publik dan media. Masyarakat menilai kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa TNI tetap menjalankan fungsi pertahanan dengan baik, sekaligus menjaga keseimbangan dengan lembaga sipil. Koalisi Masyarakat Sipil berharap pemerintah segera meninjau ulang Special Plan, agar tidak mengganggu kestabilan tata negara dan kesejahteraan rakyat.